Kementerian Keuangan menyoroti perencanaan anggaran dan keuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dinilai masih lemah. Hal itu terungkap dan menjadi salah satu sorotan saat acara pembagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), di Aula Martabe, Kantor Gubernur, hari ini Senin (17/12/2012).Kepala Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara Provinsi Sumut, Abdullah Nanung, kepada medanbagus.com, mengatakan perencanaan keuangannya dinilai belum mencerminkan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Salah satu indikasinya, yakni longgar dan menumpuknya perencanaan dan penganggaran di awal dan diujung tahun
"Menumpuknya penganggaran di ujung tahun menunjukkan perencanaan keuangan yang belum baik dan optimal," jelas Abdullah Nanung.
Dirinya menambahkan, akibat tidak maksimalnya perencanaan dan pengelolaan keuangan ini, serapan dana APBN di Sumatera Utara menjadi lebih rendah dibanding serapan anggaran secara nasional.
Diketahui bahwa serapan anggaran hingga akhir bulan November 2012 masih sebesar Rp 9,7 triliun atau 63,9 persen dari DIPA sebesar Rp 15,47 triliun.
"Rata-rata nasional serapannya sudah 72,8 persen, jadi serapan di Sumut masih lebih rendah hanya 63,9 persen," katanya.
Penyerahan DIPA di akhir tahun menjadi salah satu terobosan Kementerian Keuangan. Untuk meminimalisir hal yang sama terulang kembali di seluruh Provinsi Indonesia, maka diharapkan perencanaan dan penganggaran sudah bisa dilakukan diawal tahun, dengan modal dari DIPA yang diberikan.
"Semoga dengan diserahkannya DIPA di akhir tahun, maka perencanaan dan penganggaran bisa dimulai tepat waktu, yakni di awal tahun, " kata Nanung. [alf]
KOMENTAR ANDA