Pengetahuan masyarakat Sumatera Utara terhadap pemilihan gubernur (Pilgub) ternyata masih rendah. Dari sekitar 10 juta pemilih, hanya 49 persen saja yang mengetahui akan adanya pesta demokrasi tingkat provinsi Sumut tersebut.
Bahkan jika disurvei lebih jauh dan dipertanyakan tentang waktu pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 7 Maret 2013, ternyata masyarakat yang mengetahuinya lebih sedikit yakni di bawah 50 persen.
"Berdasarkan hasil survey dari beberapa lembaga survei nasional yang indenpenden, ternyata jumlah masyarakat yang mengetahui akan adanya Pilgub di Sumut tersebut masih belum maksimal," ujar anggota DPRD SU dari fraksi PDI Perjuangan, Brilian Moctar.
Bahkan, lanjut Brilian, jika dilihat secara umum, jumlah 51 persen itu saja dianggap belum cukup banyak karena belum dapat dijadikan gambaran dari suara masyarakat secara keseluruhan.
Kemudian, KPU harus menyadari bahwa tidak seluruhnya masyarakat rela
meluangkan waktu untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) guna
menggunakan hak pilihnya.
" Jika merasa puas dengan jumlah 51 persen itu, KPU harus siap-siap
merasa kecewa karena mungkin saja masyarakat yang menggunakan hak
pilihnya tidak terlalu banyak," ujar koordinator Media Center PDIP Sumut itu.
Menurut Brilian, jika diberlakukan asumsi hanya setengah masyarakat yang mengetahui pilgub yang akan menggunakan hak pilihnya, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam pilgub Sumut hanya sekitar 25,5 persen.
"Itu sangat minim dan belum dapat dianggap sebagai gambaran aspirasi
masyarakat" kata Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD SU itu.
Dilanjutkan Brilian, KPU Sumut perlu belajar dan mengambil hikmah dari pilkada kabupaten Tangerang yang tingkat partisipasinya hanya sekitar 57 persen.
Jika partisipasi masyarakat rendah, kualitas pilgub yang akan
dilangsungkan perlu dipertanyakan karena belum menggambarkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat tersebut juga dapat
menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas penggunaan dana pilgub
yang mencapai ratusan milyar rupiah itu.
Karena itu, Brilian mengingatkan KPU Sumut harus menggiatkan sosialisasinya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat(LSM) termasuk media massa yang ada di berbagai daerah, jangan takut menghabiskan biaya promosi dan sosialisasi pilgub, bila perlu KPU mohon penambahan biaya sosialisasi dan promosi.
"Semakin tingginya partisipasi masyarakat akan semakin meningkatkan
kualitas pilkada" kata alumni FE Universitas HKBP Nommensen itu.
Selain meningkatkan kualitas pilgub, sosialisasi tahapan yang maksimal juga dapat mengurangi potensi pilkada dua putaran.
Jika dapat dilangsungkan dengan satu putaran, KPU Sumut dapat
menghemat anggaran pilkada yang dapat digunakan untuk pembangunan
infrastruktur di Sumut yang banyak mengalami kerusakan.
"Siapa pun yang menang, terserah. Upayakan agar satu putaran. Itu bisa menghemat anggaran ratusan milyar" kata Ketua Umum Sahabat Center tersebut. [ded]
KOMENTAR ANDA