DPR Aceh Setuju Pemerintah Aceh Rental Mobil Dinas

DPR Aceh menyetujui rencana eksekutif Pemerintah Aceh merental mobil dinas ketimbang menganggarkan pembelian kendaraan baru dalam belanja daerah.

"DPR Aceh setuju rencana eksekutif menghapus pengadaan kendaraan operasional dan memilih menyewa atau merental mobil dinas," kata Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah di Banda Aceh, Rabu (5/12)

Menurut dia, kebijakan tersebut sebagai upaya penghematan anggaran. Sebab, keberadaan mobil dinas membebani keuangan daerah dari segi perawatannya.

Ia mengatakan rencana penghapusan pengadaan mobil dinas dan menggantikannya dengan mobil rental harus ditindaklanjuti, sehingga terealisasi dan tidak menjadi rencana semata.

"Kami akan membahas rencana ini dengan eksekutif. Rencana ini akan mewujudkan efisiensi anggaran karena biaya perawatan mobil dinas tersebut membebani keuangan daerah," ungkapnya.

Hasbi Abdullah menegaskan lembaga legislatif yang dipimpinnya mendukung sepenuhnya upaya penghematan anggaran. Dana yang sebelumnya digunakan untuk membeli mobil dinas bisa dialokasikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, "Kami mendukung sepenuhnya rencana kebijakan ini karena bisa menghemat anggaran, sehingga bisa lebih fokus untuk masyarakat," kata Hasbi Abdullah.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyarankan pengadaan mobil dinas sebaiknya dihentikan sebagai salah satu upaya penghematan anggaran mulai tahun 2013.

"Sebaiknya pengadaan mobil baru untuk keperluan dinas dihentikan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan APBA mulai tahun anggaran 2013. Untuk kebutuhan dinas menggunakan sistem rental," katanya.

Pernyataan yang disampaikan melalui Kepala Bagian Humas Pemerintah Aceh Usamah El-Madny, Wakil Gubernur Aceh menyatakan pengadaan kendaraan dinas setiap tahun anggaran dinilai cenderung menjadi pemborosan.

"Biaya perawatan kendaraan dinas juga relatif besar. Jadi, pengadaannya perlu dilakukan dengan sistem rental, sehingga memangkas belanja daerah," ungkap Muzakir Manaf.

Dengan sistem rental, kata dia, Pemerintah Aceh tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran penggantian suku cadang maupun pajak kendaraan karena ditanggung pihak penyewa.

"Angka biaya perawatan kendaraan dinas menjadi nol jika memakai sistem rental," kata Muzakir Manaf yang juga Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, partai politik lokal di Provinsi Aceh. [ant/hta]