Meski tidak ada UU yang dilanggar, tetap saja pernikahan kilat yang dilakukan Bupati Garut, Aceng H.M Fikri, berlawanan dengan etika umum yang berlaku di masyarakat."Soal ini kan bisa diperdebatkan. Siapapun orang yang sudah berani menjadi pejabat publik maka apa pun yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan ke publik," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/12).
Politisi PDI Perjuangan itu pun berharap Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau Aher, memberi teguran keras pada sang bupati sebagai bawahannya langsung.
"Kalau ada etika dan norma yang dilanggar, gubernur bisa memberikan teguran. Sebentar lagi Pilkada Garut, ini jadi pembelajaran yang sangat tidak baik," tandasnya. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA