Partai Demokrat menganggap rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI agar menginterpelasi pemerintah terkait proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan sekolah olahraga nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, hanyalah cara untuk mencari citra."Itu hanya untuk pencitraan saja dalam rangka pemilu 2014," ujar politisi Demokrat Ruhut Sitompul kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/11).
Anggota Komisi Hukum DPR ini menyakini niatan untuk melakukan interplasi pada Presiden SBY lambat laun akan berlalu seperti interplasi yang sebelum-sebelumnya.
"Dulu kan juga sering DPR ingin interpelasi, tapi enggak jadi. Ya inilah pencitraan itu," pukas Ruhut.
Sebelumnya, BAKN DPR RI mengelurakan beberapa rekomendasi atas hasil telaah audit investigasi Hambalang oleh BPK. Rekomendasi tersebut antara lain meminta KPK menuntaskan penanganan kasus Hambalang yang menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp243,66 miliar, sementara kepada PPATK untuk melakukan penelusuran aliran dana tersebut.
Rekomendasi lainnya, meminta Pimpinan Komisi X dan Pokja Anggaran bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan anggaran proyek P3SON Hambalang yang awalnya tahun 2010 sebesar Rp 275 miliar menjadi Rp1,175 Triliun pada tahun 2012. Meminta DPR untuk mempergunakan hak bertanya kepada Pemerintah sehubungan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek P3SON.
Rekomendasi tersebut dikeluarkan karena BAKN menemukan pelanggaran antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng telah melanggar dalam menyampaikan permohonan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan wakilnya Anny Ratnawati melakukan pelanggaran dalam menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak. [rmol/hta]
.jpg)
KOMENTAR ANDA