Pembubaran Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi BP Migas (BP Migas) bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan migas di Indonesia.Demikian disampaikan pengamat geopolitik, Dirgo D. Purbo dalam diskusi polemik "Negeri Yang Ruwet" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/11).
"Jika bicara kedaulatan negara, sedikitnya ada banyak permasalahan perminyakan dalam konteks geopolitik yang harus dihadapi pemerintah ke depannya selain pembubaran BP Migas yang memang tidak perform baik," tegas Dirgo.
Dirgo memaparkan salah satu di antaranya adalah pencaplokan wilayah Ambalat oleh Malaysia. Menurutnya, wilayah yang terletak di Laut Sulawesi dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia tersebut memiliki kandungan minyak yang cukup besar.
Kemudian, imbuh Dirgo, penyelesaian masalah pencemaran minyak di kawasan perairan timur akibat eksplorasi minyak yang dilakukan perusahaan Australia bekerjasama dengan Thailand. "Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dan tidak ada ujungnya. Masih terkesan dibiarkan oleh pemerintah," tegas Dirgo.
Dirgo juga membeberkan ketidakmampuan pemerintah menjamin supply bahan bakar minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi di beberapa daerah. Hal tersebut menurut Dirgo mengakibatnya terjadinya disparitas harga yang tinggi sehingga merugikan masyarakat.
Tak hanya itu, Dirgo juga membeberkan permasalahan pencurian minyak sampai saat ini juga belum mampu ditangani secara maksimal oleh pemerintah. Padahal sebagai komoditas yang menyangkut hajat hidup rakyat, permasalahan ini mengancam kedaulatan negara.
"Kalau di negara lain ini mengancam keamanan nasional. Karena minyak kan hajat hidup banyak orang," ungkapnya.
Soal semburan lumpur Lapindo, menurut Dirgo juga menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan. Karena ancaman terjadinya hal serupa terus sangat besar kedepannya. "Ditambah lagi sekarang adanya di Gersik semburan baru," tambah Dirgo
Terkahir, ungkap Dirgo yang tidak kalah pentingnya adalah ancaman terjadinya kenaikan harga minyak dunia ke depannya. Mengingat, masih terjadinya konfik di Timur Tengah dan meningkatnya permintaan akibat terjadinya musim dingin di beberapa daerah konsumen besar Internasional.
"Dari kesemua itu, jika tidak diantisipasi dapat mempengaruhi ketahanan fiskal Indonesia dalam APBN yang telah dirancang pemerintah," pungkas Dirgo.[rmol/hta]
KOMENTAR ANDA