Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat dituding tidak serius mengurusi permasalahan yang dihadapi TKI Indonesia di Malaysia. Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara Saadi Syam mengungkapkan itu pada acara Silatnas Bidang Buruh, Tani dan Nelayan Pemuda Muhammadiyah dengan tema "Konektivitas Gerakan Pencerahan Buruh, Tani dan Nelayan" di Kampus Universitas Prof. DR Hamka (UHAMKA) Jakarta (Jumat, 16/11).
"Kami melihat bahwa dua pejabat (Menakertrans dan BPN2TKI) yang bertanggungjawab mengurusi TKI kita tidak serius bekerja dan tidak professional, " kata Saadi.
Hal ini diperparah lagi dengan temuan di lapangan bahwa jika menghadapi masalah, TKI di Malaysia tidak melaporkannya ke perwakilan pemerintah RI. Tapi melaporkan masalahnya ke politisi Malaysia.
“TKI kita sudah hapal betul kalau ada masalah dan melaporkannya ke perwakilan pemerintah RI di Malaysia tidak akan ditindaklanjuti secara serius. Jadi wajar saja kalau sekarang mereka melaporkan masalahnya ke politisi Malaysia,” ujar Saadi.
Misalnya kasus pemerkosaan TKI oleh tiga Polisi Malaysia. Informasi ini bukan berasal dari perwakilan pemerintah RI di Malaysia. Mereka baru dapat informasi setelah di media heboh memberitakan. “Kalau nggak ada pemberitaan dari media Malaysia mana tahu Muhaimin dan Jumhur,” kata Saadi.
Karena itulah, mereka menilai, Muhaimin dan Jumhur tidak serius bekerja. Karena itu mereka mendesak Presiden SBY mencopot Muhaimin dan Jumhur dari jabatannya saat ini. “Muhaimin kami lihat lebih sibuk pengurusi partainya daripada kementriannya dan Jumhur sepertinya memang tidak paham kebutuhan TKI kita di Luar negeri,” imbuh Saadi. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA