Sementara kalangan meminta Presiden SBY mencopot Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. Pasalnya keduanya dianggap tidak serius mengurusi permasalahan yang dihadapi TKI Indonesia di Malaysia. Jumhur sendiri menilai desakan seperti itu sangat wajar.
"Wajar saja kalau ada yang berpikiran seperti itu. Dan saya menghormati pemikiran itu," katanya kepada Rakyat Merdeka Online, sore ini (Jumat, 16/11).
Yang pasti, Jumhur mengatakan lagi, dirinya sudah berusaha keras membenahi proses penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja secara resmi.
"Nah kalau yang tidak resmi, kami memang sulit mengontrolnya. Karena itu berkali-kali kami meminta kepada para calon TKI, janganlah mau berangkat kalau tidak diketahui pemerintah," sambungnya. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA