Pernyataan anggota KPU Ida Budhiati terkait adanya pembangkangan di internal KPU dan upaya pemboikotan penyelenggaraan pemilu 2014 yang dilakukan oleh Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap persoalan klasik di birokrasi."Kalau sekarang momentumnya perlawanan, perlawanan persoalan klasik di birokrasi. Saya melihatnya ini jadi aspek positif di birokrasi KPU, sebab kalau tidak seperti ini tidak akan ada perbaikan," ucap Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam diskusi bertajuk 'Komisioner Vs Birokrat KPU' di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (16/11).
Titi mengingatkan, KPU memang harus terbuka mengenai masalah yang ada di birokrasinya secara internal. Hal ini berkaitan dengan salah satu azas penyelenggaraan pemilu yaitu keterbukaan atau transparansi.
"Memang permasalahan yang disampaikan Ida perlu dijelaskan. KPU harusnya memang terbuka terhadap masalahnya. Dan keterbukaan ini yang seharusnya sejak awal dilakukan. Tidak hanya terbuka soal tahapan saja," papar dia.
Kata Titi, tantangan terbesar bagi KPU saat ini adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
"Jika tidak diungkapkan kasus-kasus seperti yang disampaikan Ida, maka akan terus terjadi distrust (ketidakpercayaan) dari masyarakat," jelas Titi.
Untuk itu Titi menyarankan, perlunya Komisi II DPR melakukan pengawasan secara penuh dalam menangani masalah ini. Jika memang diperlukan reformasi birokrasi di KPU maka ini adalah momentumnya.
"Saya melihat Komisi II diminta betul untuk bisa mengatasi persoalan yang ada. Solusinya, jika komisi II dan pemerintah merasa perlu ada mata rantai yang diputus, ya ini momentumnya. Kedepannya rekuitment juga harus dibenahi demi tercipta-nya reformasi birokrasi di KPU," simpulnya. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA