PKS Tak Yakin Niat Dipo Alam ke KPK untuk Pemberantasan Korupsi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan langkah Sekretaris Kabinet (Sekab) Dipo Alam meneruskan informasi kongkalikong anggaran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PKS memang pihak yang "kepanasan" dengan tudingan yang diumumkan Dipo. PKS menantang Dipo mengungkap dan melaporkan tudingannya kepada penegak hukum. Sebelumnya Dipo mengumumkan ada kongkalikong oleh oknum ketua fraksi di DPR untuk mengeruk APBN. Modus yang pakai, ketua fraksi di DPR menciptakan program atau kegiatan serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR.

Kongkalikong, menurut Dipo yang mengaku mendapat data dari laporan PNS, dilakukan si ketua fraksi dengan kader parpol yang menjadi staf di kementerian. Kader partai yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri ini bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai. Mereka merekayasa proyek agar perusahaan tertentu menang tender. Setoran dari para perusahaan pemenang tender bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Kalau semua setoran dikumpulkan, besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dalam satu tahun.

Dan kemarin malam (Rabu, 14/11), Dipo membawa kasus ini ke KPK. Dipo bahkan mengaku menyerahkan data-data korupsi anggaran di tiga kementerian sekaligus.

"Apakah laporan ke KPK itu murni sebuah upaya Dipo Alam berpartisipasi aktif dalam pemberantasn korupsi atau hanya sekedar pengalihan isu," tanya politisi PKS, Indra, dalam pesan singkatnya yang diterima Rakyat Merdeka Online, Kamis (15/11).

"Dalam beberapa bulan terakhir Dipo cukup sering tampil ke publik dengan menyajikan isu-isu hangat dan akrobatik yang berhasil mengalihkan perhatian atau fokus publik atas beberapa mega skandal. Seperti kasus Century, Hambalang, dan kemarin sedang hangat skandal grasi bandar narkoba," sambung Indra.

Selama ini, katanya, menjadi rahasia umum bahwa diduga kongkalikong banyak terjadi antara kementerian dengan pihak yang dekat dengan kekuasaan. Itu terlihat dengan jelas dalam kasus Nazaruddin, mantan bendahara partai Demokrat yang diduga memainkan anggaran di banyak Kementrian. [rmol/hta]