Kelompok masyarakat sipil harus mengawasi dan memastikan bahwa Pertamina mampu mengelola minyak dan gas (migas) Indonesia untuk kepentingan Nasional.Demikian disampaikan ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak menanggapi pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan UU Migas.
"Apabila tidak, di tengah keraguan publik terhadap kemampuan efisiensi Pertamina dalam mengelola migas sebagai aset nasional, justru kita mengalami kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan ketika BP Migas mengatur permasalahan hulu minyak dan gas," jelas Dahnil.
Memaskan bahwa Pertamina mampu mengelola migas ini penting di tengah prediksi masa depan produksi minyak Asean termasuk Indonesia yang akan mengalami penurunan.
Mengutip economist.com, Dahnil menjelaskan, Internasianal Energi Agency memprediksi, pada 2025 Asean akan mengalami penurunan surplus eksport minyak dan gas. Sedang Amerika, yang saat ini paling besar mengkonsumsi energi, minyak dan gas bersama dengan China, justru tahun 2035 akan mengalami surplus dan menjadi negara eksportir minyak dan gas, seiring dengan perkembangan teknologi pengolahan dan cadangan-cadangan ladang Minyak di AS yang belum dieksplorasi.
"Amerika memiliki masa depan cerah di bidang Energi. Sedangkan kita dibayangi oleh masa depan buram supply energi masa depan," ungkapnya.
Karena itu, pembubaran BP Migas ini setidaknya bisa menjadi entry point perbaikan tata kelola hulu perminyakan dan gas di Indonesia, perbaikan kinerja dan transparansi Pertamina harus segera diperbaiki. "Jadi, BP Migas bubar, no point to return. Pertamina harus segera berbenah supaya pembubaran BP Migas ini tidak ibarat lepas dari mulut harimau masuk mulut buaya," tandasnya. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA