
Seharusnya, definisi bertanggung jawab sebagaimana yang dikatakan Presiden harus dijelaskan lebih mendalam.
"Apa konsekuensi dari bertanggung jawab yang dimaksud Presiden?, seharusnya perlu ada tindakan lanjut," ujar Yenti Ganarsih dalam diskusi bertajuk 'Grasi Bandar Narkoba yang Kontroversial', di Gedung DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/11).
Bagi Yenti, langkah nyata tersebut sangat penting karena kekeliruan informasi yang sampai ke telinga Presiden adalah sebuah kesalahan yang fatal dalam bangunan hukum di Indonesia.
"Harus di lacak bahwa ada pemalsuan, inikan persoalan data, apalagi sebelumnya melalui pertimbangan MA," demikian Yenti. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA