Dengan adanya kebijakan melibatkan perusahaan Swasta dan Asing di luar Pertamina untuk mendistribusikan BBM bersubsidi, saat ini tengah berlangsung tahapan proses tender penyaluran tersebut di BPH Migas. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) adalah badan yang diberi amanah oleh undang-undang untuk menentukan perusahaan mana yang layak mendistribusikan BBM bersubsidi tersebut kepada rakyat kecil.Sebelumnya, tercatat sebanyak empat perusahaan yang berminat untuk ikut serta dalam proses tender pendistribusian BBM Bersubsidi Yakni PT Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR), dan PT Surya Parna Niaga (SPN).
Terkait dengan adanya tender pendistribusian BBM Bersubsidi tersebut, Ketua Bidang Politik DPN Repdem Simson Simanjuntak mengatakan bahwa penditribusian BBM Bersubsidi adalah menyangkut hak dan nasib jutaan rakyat Indonesia. “Kita tahu bahwa disfaritas harga BBM Bersubsidi dengan BBM non subsidi selisihnya sangat tinggi. Artinya, potensi untuk diselewengkan juga sangat besar kemungkinannya. Sehingga seluruh tahapan terkait dengan penentuan pendistribusian BBM Bersubsidi ini menjadi penting untuk diawasi dan dikritisi oleh semua pihak,” ujar Simson dari markasnya di jalan Cikini Menteng Jakarta (Selasa, 13/11).
"Benar bahwa saat ini PT Shell yang kita tahu adalah perusahaan milik asing, telah gugur dalam proses tender itu. Tetapi meski saat ini tinggal ada dua perusaahan lagi (yang tengah mengikuti proses tender tersebut) yaitu PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR) dan PT Surya Parna Niaga (SPN), bisa saja terjadi kong-kalikong atau kecurangan dalam penentuan pemenangan tender tersebut," kata Simson.
Menurut Simson, karena urusan pendistribusian BBM Bersubsidi adalah urusan menyangkut pengelolaan uang rakyat yang tidak sedikit jumlahnya, serta menyangkut nasib ratusan juta rakyat Indonesia, maka hal tersebut adalah persoalan serius untuk dicermati Repdem bersama rakyat.
"Sehingga menjadi penting bagi kita semua mewaspadai, mengawasi dan memantau setiap perkembangan menyangkut distribusi BBM Bersubsidi ini. Dari dulu kalau menyangkut soal BBM untuk rakyat kecil, kami tetap konsen mengkritisinya. Dan kami tidak akan tinggal diam jika ada yang tak beres dalam proses distribusi BBM untuk rakyat tersebut,” pungkas Simson menutup pembicaraan.
Berdasarkan informasi, alokasi volume tender yang akan diberikan ke perusahaan non-Pertamina mencapai 2,4 persen dari total 46 juta kiloliter atau setara sekitar 1,1 juta kiloliter dari alokasi BBM subsidi tahun 2013. Jumlah tersebut meningkat hampir 700 persen dibanding dengan alokasi tahun 2012 yang hanya 0,4 persen dari 40 juta kiloliter atau setara dengan 160.000 kiloliter. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA