Menteri BUMN, Dahlan Iskan ternyata memberikan mandat kembali pada Biro Hukum BUMN, Hambra untuk memberikan surat ketiga kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Surat yang diberikan sejak senin kemarin (12/11) itu diduga berisi tambahan nama dan keterangan mengenai anggota DPR yang diduga memalak BUMN.Ketua BK, M Prakosa yang dikonfirmasi membenarkan hal itu. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan rapat internal guna mengetahui isi surat tersebut.
"Ada rapat BK siang ini setelah makan siang nanti," ujar Ketua BK M Prakosa, Selasa (13/11).
Rapat tersebut juga dibenarkan anggota BK yaitu Alimin Abdullah. Alimin yang juga anggota Komisi VII itu meminta izin saat rapat kerja dengan Mantan Dirut PLN Dahlan Iskan yang berlangsung hingga siang ini.
"Saya meminta izin karena dipanggil rapat BK, karena surat beliau (Dahlan Iskan) ada surat yang ketiga kemarin," ucap Alimin meminta izin pada pimpinan rapat komisi VII saat rapat kerja dan dengar pendapat bersama Menteri ESDM, Mantan Dirut PLN (Dahlan Iskan), Dirut PT.PLN, Dirut PT. Pertamina, Ka BPH Migas, Ka BP Migas di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 13/11).
Menurut Alimin, masa reses DPR menjadi luar biasa karena surat-surat yang dikirimkan Dahlan Iskan.
"Saya kemarin diberitahukan ada surat yang ketiga jadi hari ini saya harus hadiri dua rapat ini (rapat dengan mitra komisi VII dan BK)," jelasnya.
Diketahui bahwa Dahlan tidak secara langsung menyerahkan kepada kesekreatriatan BK. Dahlan mengutus kembali Kepala Biro Hukum BUMN Hambra. Untuk kedua kalinya, kedatangan Hambra luput dari sorotan media. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA