
Menurut Luo Baoming, sekretaris Partai Komunis Provinsi Hainan, usaha-usaha juga dilakukan untuk memperkuat "hak hukum" China wilayah itu, yang termasuk gugusan pulau lainnya yang jadi subjek saling klaim negara-negara Asia.
Pulau itu, yang berada di bawah pemerintah Provinsi Hainan, akan memiliki kekuasaan administratif atas satu daerah yang tidak hanya meliputi Paracel tetapi juga Macclesfield Bank, satu pulau karang di timur, dan Kepulauan Spratly di selatan.
Kedaulatan masing-masing kepulauan itu masih tetap satu masalah yang disengketakan.
"Untuk mengamankan hak hukum kami di Laut China Selatan, kami kini melakukan koordinasi antara departemen-departemen terkait membentuk satu badan yang lebih padu,dan penegakan hukum yang efisien," kata Luo.
Media domestik Agustus memberitakan, pekerjaan telah dimulai bagi fasilitas-fasilitas pembuangan sampah dan pengumpulan kotoran bagi sekitar 1.000 jiwa penduduk pulau itu.
Beijing mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, yang merupakan satu jalur pelayaran penting dan diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas.
Taiwan dan negara-negara ASEAN Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia juga mengklaim sebagian daerah-daerah di laut itu, sementara Amerika Serikat juga mengawas dengan cermat kegiatan China.
Pengumuman Juli bahwa Sansha akan dibangun menimbulkan satu protes resmi Vietnam, yang mengatakan tindakan Beijing itu melanggar hukum internasional. Filipina, yang juga terlibat dalam satu sengketa atas Kepulauan Spratly memanggil Duta Besar China untuk menyampaikan protes terhadap pengumuman pembangunan garnisun itu. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA