China akan meningkatan pembangunan di pulau Laut China Selatan, yang
disengketakan. Beijing akan membangun jalan, infrastruktur pasokan air
dan sistem drainase di ibukota Sansha di Yongxing, salah satu dari
pulau dari Kepulauan Paracel.
Menurut Luo Baoming, sekretaris
Partai Komunis Provinsi Hainan, usaha-usaha juga dilakukan untuk
memperkuat "hak hukum" China wilayah itu, yang termasuk gugusan pulau
lainnya yang jadi subjek saling klaim negara-negara Asia.
Pulau
itu, yang berada di bawah pemerintah Provinsi Hainan, akan memiliki
kekuasaan administratif atas satu daerah yang tidak hanya meliputi
Paracel tetapi juga Macclesfield Bank, satu pulau karang di timur, dan
Kepulauan Spratly di selatan.
Kedaulatan masing-masing kepulauan itu masih tetap satu masalah yang disengketakan.
"Untuk
mengamankan hak hukum kami di Laut China Selatan, kami kini melakukan
koordinasi antara departemen-departemen terkait membentuk satu badan
yang lebih padu,dan penegakan hukum yang efisien," kata Luo.
Media
domestik Agustus memberitakan, pekerjaan telah dimulai bagi
fasilitas-fasilitas pembuangan sampah dan pengumpulan kotoran bagi
sekitar 1.000 jiwa penduduk pulau itu.
Beijing mengklaim
sebagian besar Laut China Selatan, yang merupakan satu jalur pelayaran
penting dan diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas.
Taiwan
dan negara-negara ASEAN Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan
Malaysia juga mengklaim sebagian daerah-daerah di laut itu, sementara
Amerika Serikat juga mengawas dengan cermat kegiatan China.
Pengumuman
Juli bahwa Sansha akan dibangun menimbulkan satu protes resmi
Vietnam, yang mengatakan tindakan Beijing itu melanggar hukum
internasional. Filipina, yang juga terlibat dalam satu sengketa atas
Kepulauan Spratly memanggil Duta Besar China untuk menyampaikan protes
terhadap pengumuman pembangunan garnisun itu. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA