Pengadilan khusus Indonesia Mendakwa antara lain akan mendesak Presiden SBY untuk mengembalikan gelar Ksatria Salib Besar yang diberikan Ratu Inggris pekan lalu.Gelar itu dicurigai sebagai alat tukar yang digunakan Inggris untuk mendapatkan ladang gas Tangguh di Papua. Modus sama persis dengan modus yang digunakan kaum kolonial di masa lalu. Dalam salah satu bukunya, Sir Thomas Stamford Bingley Raffles mengakui pemberian gelar kehormatan adalah salah satu cara yang digunakan pemerintah kolonial untuk merebut hati raja-raja lokal. Selain untuk memecah belah masyarakat negeri jajahan.
Raffles adalah perwira Inggris yang pernah menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1811-1817. Ketika itu Inggris dan Prancis menguasai Belanda. Inggris mendapatkan kesempatan mengambil alih semua aset Belanda termasuk Hindia Belanda yang kini menjadi Indonesia.
"SBY telah menukar kedaulatan NKRI dengan gelar Ksatria Salob Besar," demikian antara lain bunyi undangan yang disebarkan kaum oposisi.
Hari Senin lusa (12/11) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, panitia Indonesia Mendakwa akan menggelar konsolidasi menuju pengadilan khusus Indonesia Mendakwa yang akan diselenggarakan di Gedung Indonesia Menggugat di Bandung pada 18 November.
Selain itu, pengadilan khusus Indonesia Mendakwa juga akan meminta SBY dan Boediono membatalkan keputusan penunjukan langsung tanpa tender yang memberikan kesempatan kepada British Petrolium (BP) untuk mengelola Gas Tangguh Train 3.
"Gas Tangguh harus dikembalikan untuk dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh negara," bunyi undangan itu lagi.
Kaum oposisi juga meminta agar kontrak migas Blok Mahakam dengan perusahaan Total E&P pun dikembalikan untuk dikelola sepenuhnya oleh negara.
Hal lain yang menjadi pusat perhatian kaum oposisi adalah jejaring mafia narkoba yang dicurigai mulai menyentuh sisi terdalam Istana. rmol/hta]
KOMENTAR ANDA