Ada beberapa hal yang belum dilakukan pemerintah untuk menekan high cost economy. Ini harus dilakukan demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan demi terpenuhinya tuntutan buruh.Hal itu dikatakan pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini dalam diskusi DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/11).
Misalnya Hendri mencontohkan, dengan adanya jaminan kesehatan, dan memurahkan pendidikan.
"Bagi buruh (jaminan kesehatan) itu bukan tinggi-nya gaji tapi ringannya beban. Saya yakin kalau semua situasinya kondusif, iklim usaha lancar pengusaha juga akan mencukup itu," paparnya.
Oleh karena itu, menurut hematnya untuk mengatasi semua masalah tadi, perlu ada kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan juga kaum buruh itu sendiri. Karena, baginya, demo atau sweeping yang dilakukan kaum buruh merupakan reaksi mereka terhadap sikap pemerintah yang tidak mendengar jeritan buruh.
"Tidak bisa diselesaikan oleh Depnaker saja. Bahwa harus ada keberpihakan? Iya antara keduanya yaitu pekerja dan pengusaha," jelasnya.
Komponen buruh itu bukan komponen terbesar. Ada pemerintah, pengusaha dan buruh. Ada sebagian cost yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Seperti kita sudah bayar pajak dan lain-lain. Lalu apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan biaya produksi dan distribusi?
"Kita harus dorong, bahwa diskusi tentang buruh, tentang upah. Itu hanya bagian kecil dari bagian diskusi ini atau masalah ini. Karena apa yang dilakukan buruh itu adalah reaksi dari masalah daya saing ekonomi. Reaksi dari apa yang dilakukan pemerintah itu sendiri," urai dia.
"Dan sudah saatnya Indonesia mempunyai Industrial Policy In Strategy agar lebih mengerti arah perekonimian yang diinginkan bangsa kedepannya seperti apa dan lebih memaksimalkan implementasi dari Undang-undang yang ada," tutup Hendri.[rmol/hta]
KOMENTAR ANDA