MPR menggandeng Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi se-Indonesia untuk turut membantu dalam menyosialisasikan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.Menurut Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y. Tohari, sosialisasi yang dilakukan selama ini memiliki beberapa kelemahan.
"MPR bukan lembaga ideal untuk sosialisasi empat pilar. Karena, MPR memiliki beberapa karakter yang sekaligus menunjukkan kelemahan dalam menjalankan program sosialisasi ini," ujar Hajriyanto dalam pertemuan antara MPR dengan Gubernur dan Ketua DPRD se-Indonesia di gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (Kamis, 8/11).
Kelemahan lainnya adalah, karena di MPR ini pimpinan dan anggotanya datang dan pergi. Padahal jaminan kesinambungan program ini sangat tergantung pimpinan yang datang dan pergi. "Paling lama lima tahun, itu pun kalau bernasib baik tidak di-PAW partai politik," jelasnya.
Kelemahan yang terakhir adalah, karena MPR tidak memiliki struktur kelembagaan sampai ke bawah. "Praktis tidak banyak yang dilakukan MPR secara lebih cepat," tegasnya.
Untuk itu, menurutnya pertemuan kali ini sangat penting, agar kelemahan MPR dalam melakukan sosialisasi empat pilar dapat diisi oleh Gubernur dan DPRD Provinsi se-Indonesia, bahkan nanti oleh Bupati, Wali Kota serta DPRD Kabupaten/Kota. "Kami tidak bisa berdiam diri, tidak bisa sekedar sampaikan ratapan kesedihan terhadap fenomena makin merosotnya penghayatan dan pemahaman empat pilar," urainya.
Politisi partai Golkar ini mengibaratkan MPR sedang menyalakan sebatang lilin di kegelapan. "MPR berpendapat daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan sebatang lilin. Sosialisasi yang dilakukan MPR ini ibarat menyalakan sebatang lilin," jelasnya.
Ketua DPP Golkar ini menambahkan, MPR hanya mengandalkan Instruksi Presiden 6/2005, yang berisikan berikan instruksi kepada para menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati, wali kota untuk membantu MPR melaksanakan sosialisasi empat pilar negera. "Dalam kaitan itu maka kami mengundang dan sangat berbahagia dengan pertemuan ini. Mudah-mudahan, menghasilkan langkah yang baik," harapnya.
Apa yang sudah dilakukan MPR dalam tiga tahun terakhir ini, khususnya di 33 provinsi telah berhasil menciptakan pelatih sosialisasi empat pilar, belum bisa ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan, demikian tutupnya.
Dalam acara ini hadir pula Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Ketua Umum Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Mayjen TNI (Purn) Ferial Sofyan, para Gubernur dan Ketua DPRD se-Indonesia atau yang mewakili serta undangan lainnya.
Sementara Ketua MPR, Taufik Kiemas berhalangan hadir lantaran sedang istirahat pasca naik haji dan hanya diwakilkan empat orang yaitu Wakil Ketua MPR, Melani Leimena Suharli, Lukman Hakim Saifudin, Farhan Hamid.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding antara MPR dengan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA