
Demikian disampaikan Pjs Eksekutif Nasional Walhi, ujar Khalisah Khalid dalam keterangan pers yang diterima redaksi, hari ini, Rabu (7/11).
"Dalam cacatan Eksekutif Nasional Walhi, dari tahun 2011 ada 7 (tujuh) orang aktivis Walhi mendapatkan kriminalisasi, ancaman dan kekerasan baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun preman," kata Khalisah.
Aksi kekerasan ini bisa dipastikan berkaitan dengan advokasi Walhi yang selama ini menentang usaha perusakan lingkungan.
Kekerasan terhadap aktifis lingkungan hidup terus terjadi, berjalan beriringan dengan laju investasi dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Meskipun hak yang diperjuangkan oleh aktivis lingkungan dilindungi oleh Undang-undang, faktanya cara-cara kekerasan dan premanisme digunakan oleh kekuasaan dan modal untuk membungkam suara kritis masyarakat.
"Angka ini belum yang termasuk dengan human rights defender yang berasal dari masyarakat yang didampingi advokasinya oleh Walhi," tambahnya.
Ironisnya, sambungnya, tindak kekerasan maupun terkait dengan kasus lingkungannya yang dilaporkan oleh Walhi, tidak pernah diproses penegak hukum hingga tuntas.
"Ini artinya, negara memang membiarkan praktek penghancuran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang didukung oleh praktek kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia," demikian Khalisah.[rmol/hta]
KOMENTAR ANDA