Ketua DPD Partai Golkar Aceh, Zamzami membeberkan cara terdakwa Fahd El Fouz mengurus anggaran DPID untuk Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya dan Bener Meriah.Menurut dia, alokasi anggaran DPID yang diurus Fahd itu melalui bantuan dari bekas anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati. Selain itu, Zamzami juga menyebut petinggi Partai Demokrat ikut menerima imbalan pengurusan alokasi anggaran DPID tersebut.
"Dia (Fahd) juga menyampaikan kepada saya bahwa upaya untuk dapat anggaran DPID dipotong orang Demokrat," ujar Zamzami saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (6/11).
Melihat hal itu, salah satu hakim anggota lantas langsung menanyakan kepada Zamzami siapa petinggi Demokrat yang dimaksudnya. Tapi, Zamzami mengaku tidak mengetahuinya. Itu lantaran, Fahd tak menjelaskan siapa petinggi Demokrat itu kepadanya.
Melihat hal itu, hakim pangeran Napitupulu geram. Dia lantas menyatakan bahwa kesaksian Zamzami memang untuk menutupi keterlibatan petinggi partai yang saat ini diketuai oleh Anas Urbaningrum tersebut.
"Jangan bohong, ini semua harus dibersihkan semua itu, jangan kalian tutup-tutupi," kata Hakim Pangeran.
"Ada yang mulia, ada dia (Fahd) bilang. Saya tidak tutupi. Tapi tidak disebutkan siapanya," timpal Zamzami.
Sementara, terdakwa Fahd membenarkan adanya petinggi Demokrat yang minta jatah alokasi anggaran DPID untuk tiga Kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam.
"Saya hanya keberatan dengan kesaksian Armeida (PNS Dinas PU Bener Meriah). Yang lain saya membenarkan," kata Fahd di tempat yang sama.
Dalam perkara ini, nama petinggi Partai Demokrat yang saat itu duduk di pimpinan Banggar adalah Mirwan Amir. Bahkan Mirwan juga pernah diperiksa di penyidikan dan dihadirkan sebagai saksi di persidangan Wa Ode Nurhayati. Selain itu, nama pimpinan Banggar lainnya, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambei juga pernah diperiksa KPK. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA