Anggota DPR pada prinsipnya setuju dan mendukung tindakan Menteri BUMN Dahlan Iskan membongkar praktik pemerasan terhadap perusahaan negara.
"Kita dukung itu 1000 persen," ujar anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 6/11).
Namun, Nasril Bahar tidak sepakat dengan cara Dahlan yang mengumbar adanya oknum anggota DPR pemeras BUMN ke media. Karena itu sama saja Dahlan menyandra lembaga wakil rakyat itu.
"Anggota DPR ada 560. Yang disebut sekitar sepuluh. Sandera seperti ini yang saya memandang tidak elok. Apalagi melihat kondisi objektif hari ini dimana DPR mendekati titik nadirnya. Sementara BUMN juga bahagian yang tdak terpisahkan secara kemitraan dengan DPR," ungkapnya.
Karena itu dia menegaskan, Dahlan harusnya menyelesaikan dugaan kasus pemerasan itu secara kelembagaan. Yaitu, melaporkannya ke Badan Kehormatan DPR. "Itukan dipanggil BK DPR," ungkapnya saat ditanyakan bukankah kemarin Dahlan sudah melapor ke BK DPR.
Atau, kata politikus PAN ini, kalau dugaan pemerasan itu bukan lagi sekadar menyalahi etika, tapi sudah masuk tindak pidana korupsi, sebaiknya segera laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Jadi Dahlan inventarisir saja. Kalau masih etika ke DPR. Tapi kalau sudah parah, ya lapor ke KPK. Jangan berpolemik di media. Seakan-akan ada perang antarlembaga," katanya mengingatkan.
Soal adanya SMS gelap yang berisi inisial sejumlah anggota Dewan yang memeras perusahaan pelat merah itu, Nasril Bahar tidak pernah merisaukannya. Meski dalam pesan gelap itu, tersera inisial yang mengarah kepadanya, yaitu Nas dari PAN. Karena dia tidak melakukan apa yang ditudingkan. "Saya merasa happy saja. Namun yang resah itu konstituen saya," ungkapnya.
Konstituennya pun mempertanyakan, apakah dirinya yang selama ini dibanggakan, dipercaya, justru melakukan tindakan yang melawan hukum.
"Mereka nanya, apa benar inisial itu bapak. Saya katakan amanah Anda saya pegang, saya tidak akan bertindak seperti itu. Insya Allah untuk makan dan sekolah anak saya masih cukup meski tidak mendapat ganji dari DPR," katanya meyakinkan. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA