Kalangan anggota DPR tampaknya tak begitu mempersoalkan kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi proyek gas Tangguh Train 3 kepada British Petroleum."Karena mungkin pemerintah ada pertimbangan teknis seperti kesinambungan, integrasi dengan fasilitas lainnya seperti tanker dan sebagainya," jelas anggota Komisi VII DPR Bobby Rizaldi kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 5/11).
Meski begitu, politikus Golkar ini memberikan catatan. Menurutnya, seharusnya perusahaan lokal dilibatkan dalam pengembangan LNG tersebut seperti PT Badak NGL yang sudah berpengalaman dan 51 persen sahamnya dimiliki Pertamina. "Kita mengharapkan dengan segala kekurangannya, kebijakan pemerintah yang menunjuk BP bisa melibatkan sebanyak mungkin perusahaan nasional," beberanya.
Kedua, dia juga mempertanyakan kenapa pemerintah tidak melakukannya melalui proses tender. Tapi langsung menunjuk perusahaan asal Inggris itu. "Kekurangannya memang karena tidak tender. Kita tidak tahu apakah BP adalah mitra terbaik, tetapi bila pendekatannya kesinambungan, saya rasa bisa diterima," tandasnya. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA