Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli kaget mendengar kabar ada tiga menteri meminta bawahnya menggelembungkan anggaran. Agar tidak jadi bisul dalam pemerintahan Presiden SBY, dia menyarankan nama-nama menteri itu dibuka ke publik."Itu memprihatinkan. Pak Dipo harus berani dan mengusut laporan itu," ujar Melani usia diskusi rutin empat pilar di Gedung MPR, Senin (5/10). Yang dimaksud Pak Dipo oleh Melani adalah Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Sebelumnya, Dipo mengungkapkan ada tiga menteri beserta staf khususnya dilaporkan sejumlah PNS dan kalangan pimpinan BUMN ke Presiden. Menteri dan stafnya ini diduga telah menekan anak buah di kementerian terkait agar menggelembungkan anggaran.
"Mereka melaporkan menteri dan staf khususnya, yang menekan dirinya agar kongkalikong untuk menggelembungkan anggaran," ujar Dipo.
Menurut Melani sekarang adalah momentum yang tepat untuk bersih-bersih. Sikap berani Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengungkap ada anggota DPR yang suka malak harus diikuti dengan buka-bukan di pemerintahan. Karena itu, dia berharap Dipo Alam bisa menindaklanjuti laporan para PNS tadi. Kalau laporan itu benar, umumkan saja nama menteri nakal tadi ke publik.
Anggota Dewan Pembina Demokrat ini yakin, Presiden SBY akan marah besar jika laporan PNS tadi benar. Menteri yang terbukti minta menggelembungkan anggaran bisa langsung dipecat.
"Pak SBY itu sangat taat hukum. Beliau nggak mau di pemerintahannya ada bisul, ada ganjelan. Jadi lebih baik buka aja," tegasnya.
Apa ulah menteri nakal itu ada kaitannya dengan pemilu 2014? Melani bilang, mungkin saja. Namun, hal itu bisa diatasi. Kata dia, pesta demokrasi 2014 harus dihindarkan dari cara-cara kotor.
"Pemilu 2014 sistemnya harus tertata. Jangan lagi ada yang kaya gitu-gituan. Agar pemerintahan ke depan bisa lebih baik dari pemerintah sekarang," imbuhnya.
Bagaimana tanggapan menteri-menteri KIB II mendengar pernyataan Dipo? Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan malah tertawa.
"Hahaha. Emang balon digelembungkan,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online .
Kata Ketua DPP PAN ini, jaman sekarang begitu transparan. Semua kontrak dan tender proyek dimuat di semua website kementerian terkait. Kapan saja dan oleh siapa saja bisa dilihat.
"Jadi, kalau mau ada yang main-main, yang menggelembungkan anggaran, itu bunuh diri," ucapnya.
Zulkifli tidak tahu kementerian mana yang diduga Dipo menggelembungkan anggaran. Kata dia, yang mengawasi kementerian adalah UKP4 yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto. Sementara dirinya hanya mengawasi di kementerian kehutanan saja. Tidak boleh ikut mencampuri kementerian lain.
Untuk kementerian kehutanan, dia memastikan tidak ada penggelembungan anggaran. Apalagi, di kementerian kehutanan tidak banyak proyek yang dilakukan.
"Anggaran di kementerian kami itu kecil. Sekitar 30 persen untuk gaji dan biaya rutin, 30 persen untuk pengamanan kawasan, dan 40 persen untuk penanaman. Nggak ada proyeknya, mana ada yang bisa digelembungkan," jelasnya.
Apakah Dipo harus membuka nama menteri-menteri itu? Zulkifli tidak mau merintah-merintah. Dia menyerahkan sepenuhnya keputusan itu ke Dipo.
"Tanya ke Pak Dipo saja," tandasnya. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA