Kecil kemungkinan pemberian gelar Knight Grand Cross in the Order of Bath dari Kerajaan Inggris kepada Presiden SBY berhubungan dengan perjanjian pengelolaan Blok Tangguh di Papua oleh British Petroleum (BP) Plc."Saya lihat gak ada atau kurang ada hubungannya. Kalaupun ternyata ada, itu sungguh sangat disayangkan," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Chandra Tirta Wijaya, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 5/11).
Terkait dengan pengelolaan Blok Tangguh, Chandra, yang selama ini konsen terhadap isu pengelolaan Migas oleh BUMN, mengingatkan juga agar dalam pengelolaan Blok Tangguh tersebut ada unsur BUMN. Dan Chandra pun melihat dalam perjanjian antara Indonesia dengan Inggris sudah lumayan bagus sebab ada klausul yang menyebutkan bahwa pengelolaan Blok Tangguh di Papua minimal 40 persen dikuasai oleh BUMN.
Hal yang perlu diperhatikan, lanjut Chandra, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan infrastruktur. Misalnya terkait dengan penampungan gas-gas untuk PLN maupun untuk industri lainnya.
"Namanya gas, semua harus pasti, seperti pembeliannya. Sekali dipompa, akan terus mengalir. Jangan sampai nanti ada alasan susah dikirim karenna infrastruktur lemah. Jadi persipaan Indonesia harus matang, sebelum dikelola bersama," demikian Chandra. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA