Kalla Dijamin Akbar Tidak Diberi Sanksi

Elite Golkar perlu menghitung langkah politik JK jika nyapres dari partai lain. Kalau itu terjadi, Ical akan menemui lawan berat, dan suara Golkar berpotensi pecah.

Tapi menariknya, Akbar Tandjung tidak khawatir dengan kemungkinan itu. Dia malah terkesan mem­beri angin untuk JK. Katanya, jika JK nyapres pakai kendaraan lain, Golkar tidak akan memberi sanksi apapun.

Ketua Dewan Penasehat Golkar itu mengatakan, partainya tidak bisa menjatuhkan sanksi apapun kepada kader yang nyapres menumpang par­tai lain.

"Kita tidak bisa (jatuhkan sanksi) karena kita tidak mungkin larang dia (nyapres)," ujarnya.

Kenapa begitu? Sebab, me­kanis­me pencapresan Golkar seka­rang beda dengan dulu. Za­man Akbar Tandjung, capres Golkar dipilih melalui konvensi. Sehingga, siapapun kader Golkar harus tunduk ke­pada keputu­san hasil konvensi. Jika ada kader mbalelo dan nyapres di partai lain, maka partai bisa menghukumnya.

"Karena Golkar tak menggelar konvensi dan Pak JK merasa punya keterpanggilan untuk nyapres, dan ada partai lain yang mau mendukungnya, maka  dia berhak maju," ujarnya.

Sekedar mengingatkan, pada Pilpres 2004, JK nyaris dipecat karena maju mencalonkan diri sebagai ca­wapres mendampingi SBY melalui koalisi beberapa partai yang dipimpin Demokrat. Kala itu Golkar resmi mengusung duet Wiranto-Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) sebagai buah konvensi yang digelar di era kepemimpinan Akbar Tandjung. Akibat perbedaan pandangan di Golkar, sejumlah pendukung JK dipecat dari Golkar.

Apakah ada kemungkinan sejarah Pilpres 2004 terulang lagi di Pilpres 2014? Akbar ogah berspekulasi.

"Khusus Aburizal Bakrie ini, kita coba cermati terus elektabilitasnya. Kita harapkan makin meningkat me­lebihi elektabilitas Partai Golkar. Karena dia tidak mungkin hanya dapatkan dukungan dari pemilih Golkar tapi juga harus dapat dukungan dari pemilih partai lain," katanya.

Akbar mengatakan, yang terbaik saat ini bagi kader Golkar adalah bekerja untuk kemenangan Ical. Fokus memenangkan Ical, daripada meributkan larangan JK nyapres.

Target terpenting Golkar saat ini, adalah meraup suara besar di pemilu legislatif agar saat mengajukan pa­sa­ngan capres-cawapres tak perlu berkoalisi dengan partai lain.

"Jadi Golkar memang harus fokus dulu ke pemilu legislatif. Syukur-syukur suaranya bisa di atas 30 persen," tandasnya.  [rmol/hta]