Kuatnya indikasi keterlibatan Menpora, Andi Mallarangeng
dan Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo dalam kasus korupsi hambalang
akan membuat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi
tercoreng. Jika memang menteri pembantu SBY itu ksatria, sebaiknya
mundur saja agar tidak jadi beban SBY."Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tentu dianalisa dengan cermat, karena tidak hanya menyangkut masalah politis. Tapi juga menyangkut kerugian negara. BPK tidak akan gegabah menyebutkan kedua menteri terindikasi terlibat," tegas Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal ketika dimintai tanggapan masalah korupsi hambalang di Jakarta (Sabtu, 3/11).
Menteri Kabinet SBY cukup banyak diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Sebelumnya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I disebutkan Sri Mulyani (Menkeu) dalam kasus Bank Century, Menteri Kesehatan, Siti Fadilah dan Menko Kesra, Aburizal Bakrie namanya disebut-sebut dalam kasus tender obat flu burung.
Pada KIB II, selain Andi Mallarangeng dan Agus Martowardodjo juga Muhaimin Iskandar (Menakertrans) yang kasusnya hingga kini tidak jelas. Kebanyakan yang dikorbankan adalah stafnya.
Menurut Jusuf Rizal para menteri yang tersandung kasus, apalagi masalah penyalahgunaan wewenang, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) seharusnya mengundurkan diri saja. Tidak perlu inisiatif ini datang dari SBY. Seperti Andi selalu membuat statemen, jika Presiden meminta saya berhenti, baru berhenti. Itu pengecut dan tidak ksatria dengan berlindung di belakang SBY.
"Kondisi demikian justru menjadi beban buat SBY. Seharusnya menteri yang bermasalah, mbok ya tau dirilah. Karena itu kan ulahhnya sendiri. Sebab kinerjanya juga jadi tidak maksimal. Misalnya, Menpora ahirnya sibuk urusin 'kasusnya' ketimbang ngusuri pembinaan olahraga dan kepemudaan. Sementara, seperti Muhaimin setelah 'kasus gratifikasi' sudah mati langkah dan mati gaya," jelasnya.
Budaya mundur jika para pejabat bermasalah seperti di negara lain, seharusnya dicontoh para pejabat di Indonesia. Pejabat di Indonesia muka "tembok" dan "munafik" serta tidak ksatria. Katanya jabatan amanah, tapi sudah bermasalah tidak mau juga mundur.
"Rata-rata menteri bermasalah jika tidak dicopot SBY ngga mau mundur. Malah ada menteri yang dilengserkan gara-gara kasus selingkuh malah ngga mau mundur," tegas mantan Direktur Blora Center-tim relawan yang dibentuk bersama Sudi Silalahi bantu SBY pada Pilpres 2004/2009.
Jika para menteri yang bermasalah dan kinerjanya renadah sebaiknya SBY ganti saja. Dua tahun kedepan kinerja pemerintahan SBY masih dibutuhkan rakyat. Artinya para menteri yang berkinerja bagus juga sangat dibutuhkan. Lebih baik SBY copot menteri yang diduga terlibat kasus penyalahgunaan wewenang agar tidak menjadi beban. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA