Hatta Radjasa, capres yang diusung PAN dipastikan akan ditinggalkan Muhammadiyah, basis dukungan PAN. Sinyal bahwa Hatta tak akan didukung Muhammadiyah diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin.Dijumpai di Surabaya kemarin, Din mengatakan Hatta Radjasa dan PAN tidak ada hubungannya dengan Muhammadiyah meski selalu diidentikkan. Din menghormati dan mempersilakan jika ada kader Muhammadiyah yang mau nyapres.
"Banyak kader Muhammadiyah di beberapa partai politik dan kami menghargainya. Sekali lagi, Muhammadiyah tidak ada dukung-mendukung calon tertentu," tukasnya.
Din menjelaskan, seperti dilansir Harian Rakyat Merdeka, sesuai keputusan Sidang Tanwir di Bandung beberapa waktu lalu, Muhammadiyah telah memiliki kriteria seorang calon pemimpin bangsa. Di antaranya pertama, mampu menyelesaikan masalah bangsa, bukannya malah lari dari masalah.
Kedua, mampu menciptakan solidaritas kerukunan masyarakat atas kemajemukan Indonesia, karena bangsa ini terdiri dari berbagai agama, suku dan ras. Ketiga, berwatak berani mengambil risiko dan tidak melimpahkan kesalahan kepada anak buahnya.
Muhammadiyah memiliki kriteria calon pemimpin bangsa, namun bukan berarti mau cawe-cawe terlibat langsung dalam politik praktis. Muhammadiyah, kata Din, hanya mau terlibat dalam politik moral dengan memberikan masukan jika roda pemerintahan melenceng dari jalurnya.
"Muhammadiyah berkewajiban mengingatkan apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam mengelola bangsa ini, seperti korupsi, politik uang, serta membawa proses demokrasi menjadi lebih baik," kata pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tersebut.
Saat ditanya apakah dirinya juga akan nyapres pada Pilpres 2014, Din menjawab,”Saya tidak menolak atau menerima, tapi ini sebuah ketegasan. Apalagi saya sudah berkomitmen untuk menjadi seorang Ketua Umum PP Muhammadiyah hingga 2015 sesuai hasil Muktamar di Yogyakarta 2010. Saya wajib menghormati itu."
Din merasa sudah menjadi presiden, sehingga tidak tertarik lagi untuk nyapres. "Saya ini sudah jadi Presiden Muhammadiyah, Presiden tokoh agama di Asia dan Wakil Presiden tokoh agama di dunia. Karena itu saya sudah jadi presiden," tandasnya.
Sekjen PAN, Taufik Kurniawan, ketika dikonfirmasi terkait pernyataan Din tersebut memahami jika Muhammadiyah memilih bersikap netral di pilpres mendatang. Kata Taufik, secara organisasi Muhammadiyah memang diikat oleh aturan yang tidak membolehkan ikut dalam percaturan politik di Indonesia.
“Muhammdiyah milik semua umat dan bukan alat politik. Kita tidak boleh memecah bela umat dengan kepentingan dukung mendukung,” ujar Taufik ketika dihubungi tadi malam.
Sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah memang harus steril dari kepentingan politik, tidak boleh mencampuradukan dakwah dan politik. Jika dakwah dan politik tercampur, tujuan dakwah tidak akan tercapai. "Politik ya politik dan Muhammadiyah ya gerakan dakwah tidak bisa disatukan."
Langkah Muhammadiyah bersikap netral, sama seperti organisasi dakwah lainnya salah satunya Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah dan NU merupakan rumah besar yang harus dihormati. “Seluruh kader Muhammadiyah Insyaallah menyadari semua itu,” tandasnya. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA