
"Sangat disayangkan pemerintah tidak percaya kepada BUMN-nya sendiri. Memang itu gayanya SBY. Dia lebih percaya pada asing," ujar Wakil Ketua Komisi VII, Effendi Simbolon kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (26/10).
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, masalahnya adalah pada keseriusan dan kemauan pemerintah saja.
"Terus sampai kapan kita tidak mampu. Ini masalah kemauan politik dan keberpihakan aja. Sekarang SBY dicatat sudah berapa kali memberikan blok kepada asing, sekarang mau berapa lagi, masih kurang upetinya?," tanya Effendi.
Beberapa waktu lalu, Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan, Pertamina sebagai anak BUMN belum mampu untuk menjadi operator Blok Mahakam di 2017. Walau demikian, pemerintah berjanji akan memperbaiki kontraknya agar lebih banyak menguntungkan Indonesia.
Saat ini operator Blok Mahamam adalah Total E&P Indonesia. Dan masa kontrak dengan perusahaan asal Perancis itu akan habis pada 2017 mendatang.
Sebagaimana diketahui, sesuai UU Migas 22/2001, jika kontrak Migas berakhir, pengelolaannya diserahkan kepada BUMN. Hal ini juga sesuai amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional. Pertamina pun telah menyatakan keinginan dan kesanggupan mengelola Blok Mahakam berkali-kali sejak 2008 hingga sekarang. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA