Intervensi Terbukti Kalau BPK belum juga Serahkan Hasil Audit Hambalang ke DPR Besok

MBC.  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menyerahkan hasil audit atas proyek Hambalang ke DPR besok (Kamis, 25/10).

Desakan itu disampaikan anggota Panitia Kerja (Panja) Hambalang Zulfadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 24/10). Panja ini dibentuk oleh Komisi X DPR.

"Ya tentulah kita tetap mengharapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa komisioner, bahwa laporan BPK ini harus segera disampaikan ke DPR paling lambat kamis besok. Karena kami besok sudah masa sidang penutupan," tegasnya.

Permintaan melakukan audit investigasi itu datang dari Panja DPR. Dan investigasi sudah dilakukan sejak sembilan bulan lalu.

"Mengapa kami mendesak? Karena ini memang sudah terlalu lama, sudah sembilan bulan audit investigasi dilakukan. Dan itu tentulah akan menjadi pintu masuk yang penting bagi kami Panja dan bagi KPK untuk menuntaskan persoalan yang ada di Hambalang ini," papar politisi Golkar ini.

Dia menilai, kalau terjadi pengunduran penyerahan hasil audit oleh BPK, akan menambah kuat dugaan bahwa ada persoalan di internal BPK.

"Jadi kalau selama ini yang di isukan bahwa ada intervensi, bisa saja itu terjadi. Karena memang mengapa BPK kok lama benar untuk menetapkan atau menyampaikan laporan ini kepada DPR," simpulnya.

Sebelumnya, adalah anggota BPK Taufiqurrahman sendiri yang menungkapkan soal dugaan adanya intervensi dalam audit tersebut. Pernyataannya itu dimuat Harian Kompas, edisi Jumat.

“Saya tidak habis pikir mengapa nama Menpora dan perusahaan kontraktor tidak masuk. Sebagai menteri, ia (Andi Mallarangeng) pasti mengetahui proyek tersebut. Saya menduga ada intervensi dalam pembuatan laporan tersebut,” katanya.

Di Kompas, Ruki juga menyebut, bukan hanya nama Menpora yang hilang, tapi juga sejumlah korporasi yang terkait perkara tersebut. “Saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut,” kata bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Tapi, ketika diwawancari kembali, omongan Ruki malah berubah. "Nggak ada intervensi. Hanya memang beda pemahaman,” ujar Ruki.

Jadi nama Menteri Andi Mallarangeng ada dalam laporan itu atau tidak? Ruki menjawab diplomatis. "Belum selesai laporannya, tapi proses pemeriksaannya sudah berjalan dan sudah sesuai dengan arahan-arahan,” ungkapnya pada Jumat lalu. [rmol/hta]