MBC. Dahulu, program tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah program nasional untuk mengurangi pengangguran. Hal ini terjadi turun-temurun sehingga menyebabkan cara pandang yang salah.
Menurut Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo, masyarakat di kampung-kampung seperti NTT, NTB, Tulungagung dan Blitar di Jawa Timur masih menggunakan pola pikir, atasi kondisi keuangan yang buruk dengan bekerja di luar negeri.
"Maka dimulailah pengerahan tenaga kerja ke luar negeri secara masif seperti ke Arab Saudi dan negara lain. Padahal, banyak negara, khususnya Arab Saudi menganut paham perbudakan. Dan ini masih terus dibiarkan oleh pemerintah," tegas Wahyu saat diskusi "Diskriminasi Perempuan Buruh Migran" yang diadakan oleh Yayasan Denny JA dan LSI Comuunity di Pisa Cafe, Jakarta, Selasa (23/10)
Fakta di lapangan yang terjadi, beber Wahyu, TKI juga selalu dimanfaatkan oleh penyalur TKI yang nakal. Selain memungut Rp 4 juta rupiah dari TKI, agen penyalur TKI juga mendapatkan uang dari majikan di Arab Saudi. Parahnya lagi seolah-olah majikan tersebut membeli budak, jadi perlakuannya terhadap TKI kita terdapat perlakuan kurang baik.
Menurut Wahyu, TKI masih dianggap sebagai komoditas. Hal ini disebabkan selama ini pelatihan atau training yang diberikan untuk TKI sangat minim, namun tidak kunjung dibenahi oleh pemerintah. TKI masih banyak yang lolos ke luar negeri tanpa persyaratan cukup.
"Juga menurut laporan yang kami dapat masih terdapat korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat didalam proses perekrutan TKI," tegas wahyu
Wahyu berharap kedepan cara dan peran penyelenggara negara harus diubah. Seperti pemda, menurut Wahyu harus maksimal dalam proses perekrutan, peran Kepala Desa yang banyak berperan sebagai calo TKI seharusnya dicarikan solusi kepada pemerintah untuk menindaknya. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA