MBC. Komunitas masyarakat Poso (Kompos) Jakarta bersama Forum Poso Bersatu dan Ikatan Keluarga Poso dan tokoh masyarakat Poso menyambangi Komisi III DPR.
Kedatangan mereka untuk Komisi Hukum DPR mendesak pemerintah bersikap tegas dalam peristiwa ledakan bom di Poso pada 16 Oktober dan 22 Oktober lalu.
"Jangan biarkan masyarakat menduga-duga. Kita meminta DPR supaya mendesak pemerintah untuk tegas dalam bertindak," ujar perwakilam Kompos Jakarta, Bernard Ndawu di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10).
Menurut dia, apa yang terjadi di Poso bukan lagi konflik antardua kelompok atau agama. Tetapi berupa aksi teror yakni teror bom yang mengancam warga sipil hingga anggota Polri. "Ini menunjukkan intelijen kita lemah dan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah," terangnya.
Berdasarkan informasi dari BNPT, Poso merupakan tempat latihan para teroris yang menghasilkan hingga IX angkatan. Informasi yang disampaikan Kepala BNPT Ansyad Mbbai bentuk konkret pembiaran pemerintah.
"Tapi kalau tahu, kenapa terjadi. Ini namanya pembiaran. Situasi masyarakat di Poso sudah tenang, namun masih menunggu ketegasan dari aparat," pukasnya.
Masyarakat Poso ini diterima perwakilan komisi III DPR Sarifuddin Suding, Eddy Sadeli, Edi Ramli Sitanggang dan Ruhut Sitompul. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA