MBC. Salah satu persoalan ibadah haji yang juga masih menjadi masalah utama adalah terkait dengan pemondokan. Selain pemondokan jauh dari tempat ibadah, seperti Masjidil Haram, hal lain yang tak juga kalah penting adalah masih banyaknya pengisian kamar yang melebihi kapasitas. Hal ini tentu saja membuat kenyamanan para jamaah haji terganggu.
Persoalan ini pun, sebagaimana disampaikan anggota Timewas Haji dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menjadi topik dominan dalam rapat antara anggota Timwas Haji DPR dengan Kepala Daerah Kerja Mekkah Arsyad Hidayat dan Dirjen Haji Anggito Abimanyu di Mekkah pada Senin waktu setempat (22/10).
Akibat pemadatan ini, ungkap Eva, sering berakibat pada tidak tertampungnya seluruh anggota kloter di satu tempat. Sementara pemisahan tempat yang saling berjauhan membatasi pelayanan kesehatan maupun konsumsi calon haji. Apalagi perusahaan catering hanya mau mengantar makanan untuk kloter tertentu di satu tempat, sesuai perjanjian, sehingga anggota kloter yang terpisah harus mengambil sendiri konsumsinya.
Di sisi lain, Eva melanjutkan, manajemen pemondokan juga kurang rapi sehingga sejumlah calon haji terlantar karena tidak terdaftar di pemondokan yang mereka didrop. Tidak sedikit, ada calon haji yang sudah ditampung di satu pemondokan, tapi tiba-tiba, pada pagi hari, diminta keluar karena kamar terdaftar untuk rombongan lain. Tentu saja hal ini menimbulkan ketegangan karena pimpinan kloter yang sebenarnya juga korban menjadi sasaran kemarahan anggota kloter.
"Dalam situasi pemondokan yang serba terbatas ini, Pemerintah Indonesia harus sudah mengantisipasi problem tahun depan. Di tahun 2013, pemerintah Saudi akan memperluas kota Mekkah yang jelas berpotensi menggusur pemondokan berkapasitas 200 ribu calon haji di ring satu, atau kurang 1 km dari Masjidil Haram," ungkap Eva, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 23/10).
Kata Eva, ada enam skenario Kementerian Agama untuk mengantisipasi hal di atas. Namun hanya satu skenario sesuai dengn pembahasan alternatif solusi oleh Timwas DPR, yaitu penjajakan pembuatan Kampung Indonesia. Konsepnya adalah membangun komplek penampungan untuk umroh dan haji WNI berkapasitas 200 ribu calon haji. Kampung Indonesia ini akan dilengkapi fasilitas rumah sakit, pasar, ruang jemuran dan dilengkapi dengan fasilitas monorel langsung ke Masjidil Haram.
"Sebenarnya, ide tersebut sudah diusulkan sejak Menteri Agama Quraish Shihab kepada Presiden Suharto, disetujui tapi tidak pernah dilaksanakan hingga saat ini. Tidak ada pilihan yang lebih baik kecuali mewujudkannya karena ongkos haji akan bisa dipangkas drastis dan kita bebas dr tekanan harga sewa yang terus naik di luar kendali kita," demikian Eva. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA