MBC. Ketua Umum Partai Golkar meninjau sentra industri garmen dan tas di komplek Perkampungan Industri Kecil (PIK) di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu sore (21/10).
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah perajin mengeluhkan berbagai macam persoalan yang mereka hadapi kepada Aburizal. Di antaranya, masalah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perihal status kepemilikan tempat yang digunakan untuk produksi atau toko.
Menurut Muhammad, pengurus Koperasi PIK, kebijakan Pemprov DKI berubah-ubah saban berganti gubernur. "Dulu, (tempat) ini statusnya sewa milik, lalu berubah jadi sewa kontrak, dan kemudian berubah lagi menjadi sewa milik."
Hal itu, katanya, membuat para perajin/pengusaha di PIK merasa tidak ada kepastian.
Masalah lain adalah ketersediaan bahan baku, yang menurut Muhammad, masih bergantung pada bahan baku impor, terutama dari Cina. "Ada bahan baku lokal, tapi harganya lebih mahal."
Menanggapi hal itu, Aburizal berjanji akan memfasilitasinya dengan pihak-pihak terkait. Perihal status kepemilikan tempat, itu adalah wewenang Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta. "Di atasnya Dinas, ada Gubernur. Sekarang Gubernur Jakarta adalah Jokowi."
"Nanti kita, Partai Golkar, difasilitasi Pak Tandanan Daulay (Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Timur), akan membicarakannya dengan Jokowi. Pasti ada solusi yang lebih baik, dan mudah-mudahan (kebijakannya) tidak berubah-ubah lagi," ujar Aburizal, yang pada kesempatan itu didampingi istrinya, Tatty Murniati.
Mengenai masalah bahan baku, Aburizal mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu kebijakan nasionalnya. Sebab, hal itu merupakan wewenang Menteri Perdagangan. Ia menyarankan para perajin agar merumuskan secara detil dan tertulis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal itu.
"Kalau tertulis dan detil kan nanti saya enak ngomongnya sama Pak Gita (Wiryawan, Menteri Perdagangan)," pungkas Aburizal.
Masalah lain ialah akses permodalan. Namun, pada kesempatan itu sudah difasilitasi pertemuan antara pihak Bank BRI dengan para perajin/pengusahan di PIK. Mereka diharapkan dapat mengakses permodalan dari pemerintah lewat fasilitas Kredit Usaha Rakyat, yang salah satunya disalurkan melalui Bank BRI. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA