Bak gayung bersambut, Menteri BUMN Dahlan Iskan menawarkan beberapa perusahaan pelat merah untuk terlibat proyek infrastruktur di DKI Jakarta. Diperlukan transparansi tender dan jaminan tidak kongkalikong di proyek tersebut.Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menyambut positif rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggandeng perusahaan BUMN dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur di Jakarta. Menurutnya, selama ini banyak proyek yang belum terlaksana bahkan terbengkalai disebabkan masalah pendanaan.
“Seperti proyek monorel yang terbengkalai itu kan karena masalah pendanaan. Nah, kebetulan ada tawaran menarik dari Menteri BUMN untuk bekerja sama. Artinya akan ada sumber-sumber pendanaan baru selain dari APBD dan APBN,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Yayat, sudah sewajarnya perusahaan-perusahaan BUMN dilibatkan dalam proyek-proyek untuk kepentingan publik. Dengan mengandeng lebih banyak BUMN, akan memberikan peluang bagi perusahaan pelat merah ini untuk ikut berkontribusi pagi pelayanan publik.
“Memang idealnya proyek untuk kepentingan masayarakat diserahkan kepada perusahaan BUMN. Misalnya penyediaan air minum, pembangunan jalan, pengelolaan sampah dan lainnya. Dengan begitu, secara tidak langsung masyarakat juga ikut terlibat dalam hal pendanaan,” jelasnya.
Dosen Universitas Trisakti ini mengungkapkan, banyak proyek yang mendesak harus segera dilakukan Pemprov Jakarta. Menurutnya, dengan mengandeng perusahaan BUMN diharapkan proyek itu segera dapat direalisasikan. “Pembangunan monorel harus dilanjutkan. Kemudian pengadaan bus tambahan untuk Transjakarta. Belum lagi masalah sanitasi seperti pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih yang masih menjadi permasalahan,” ungkap Yayat.
Sebelumnya, Dahlan Iskan mengajak sejumlah perusahaan BUMN untuk ikut bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyelesaikan permasalahan infrastruktur di wilayah Jakarta. Mulai dari sarana transportasi, pelabuhan hingga perumahan.
“BUMN punya banyak kemampuan dan siap dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi Pemprov Jakarta untuk menyelesaikan sejumlah program pembangunan infrastruktur sebagai solusi mengatasi kemacetan Jakarta,” ujar Dahlan saat menerima kedatangan Jokowi di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (16/10).
Dalam acara tersebut, Dahlan didampingi sejumlah direksi dari BUMN Karya seperti PT Waskita Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero). Sementara untuk transportasi, Dahlan menyodorkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar membenahi jalur kereta api di Jabodetabek. Tujuannya agar lebih banyak mengangkut penumpang.
Pembicaraan kedua pejabat ini meliputi pembangunan kembali monorel yang mangkrak, peningkatan fasilitas layanan kereta rel listrik (KRL), pembangunan rumah susun di kawasan kumuh, pembangunan jalan tol, proyek jalan khusus truk dari Bekasi hingga Tanjung Priok. Mengenai pembangunan kembali monorel, Dahlan mengatakan, Adhi Karya siap menuntaskan proyek yang sempat terhenti tersebut.
Pengamat Ekonomi Didik J Rachbini mengatakan, kerja sama antara Pemprov Jakarta dengan perusahaan BUMN merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Menurutnya, kerja sama itu bisa menjadi awal yang baik memperbaiki infrastruktur di Jakarta.
“Kita lihat saja nanti bagaimana kerja sama tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat di Jakarta. Semoga beberapa proyek bisa selesai sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Didik kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, tidak masalah jika proyek-proyek di Jakarta akan bekerja sama dengan perusahaan BUMN. Menurutnya, yang harus diperhatikan dari proyek di Jakarta adalah tata kelolanya yang selama ini dinilai kurang baik.
“Selama ini mulai dari pengadaan hingga pertanggungjawaban proyek di Jakarta tidak transparan dan akuntabel. Hal itu perlu diperbaiki supaya tidak terkesan ada bagi-bagi proyek saja di Jakarta,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Febri, kesulitan publik mengakses dokumen proses proyek menyebabkan banyak terjadi kongkalikong proyek di lingkungan Pemprov Jakarta. Ia berharap, dengan adanya kepemimpinan baru di Jakarta, anggaran bisa diakses ke publik.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Joko Widodo mengajak investor dalam negeri atau bersinergi dengan sesama BUMN untuk mengerjakan proyek infrastruktur baik monorel maupun kereta layang. “Lebih baik lagi BUMN, maka kita akan lebih senang. Artinya, semua dalam negeri,” ujar Jokowi. [rmol/hta]
.jpg)
KOMENTAR ANDA