Hingga saat ini dari 3.632 Kepala Keluarga (KK) korban erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi, yang bersedia direlokasi 2.556 KK sedangkan masyarakat yang menolak relokasi 1.076 KK."Masyarakat tersebut tinggal di daerah rawan tinggi dari bencana di Kabupaten Sleman (DIY), Klaten dan Magelang (Jateng)," kata Kapusdatin dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)Sutopo Purwo Nugroho dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (19/10).
Menurut Sutopo, di Kabupaten Sleman, dari 2.721 KK yang lolos kriteria untuk memperoleh hunian tetap dan 2.129 KK bersedia relokasi. Sedangkan 592 KK tidak mau direlokasi.
Masyarakat yang tidak mau direlokasi berasal dari 5 desa, yaitu Desa Umbulharjo (138 KK), Kepuharjo (40 KK), Glagaharjo (384 KK), Argomulyo (29 KK) dan Sindumartani (1 KK).
Adapun, hunian tetap yang telah terbangun 1.675 unit (79 persen) dari rencana 2.129 unit bagi masyarakat di Sleman.
Relokasi warga korban erupsi Gunung Merapi di Sleman sendiri, ditetapkan dalam Surat Bupati Sleman Nom 361/2944 tanggal 28-9-2012.
Sedangkan di Jateng sesuai surat Gubernur Jateng No. 360/18319 tanggal 20-9-2012 tentang relokasi warga Klaten dan Magelang dilaporkan 165 KK semuanya menolak relokasi.
Di Magelang yang bersedia direlokasi 427 KK dari 746 KK, dimana 230 KK relokasi mandiri kelompok, 103 KK relokasi mandiri perorangan, dan 94 KK dalam proses negosiasi calon lokasi.
Terkait dengan hal itu, kata Sutopo, BNPB dan Pemda menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan rawan bencana dengan membuatkan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, membangun tempat evakuasi sementara.
"Masyarakat yang tidak mau relokasi meskipun tinggal di daerah rawan bencana Merapi terkait masalah sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Karena itu, hidup harmoni dengan risiko bencana disiapkan untuk hal itu," terangnya.
Rehabilitasi dan rekonstruksi Gunung Merapi sendiri, masih dilaksanakan hingga saat ini. Lima bidang program rehabilitasi dan rekonstruksi dibangun yaitu bidang perumahan dan relokasi pertanahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA