Pemerintah harus segera menindak aksi penjarahan minyak karena kerugian negara akibat kejahatan ini sangat signifikan danmencapai ratusan miliar rupiah.Menurut anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Mucharam, kerugian dari penjarahan minyak ini bukan hanya hilangnya minyak, tapi juga hilangnya infrastruktur pendukung seperti pipa yang dicuri. Dan pipa yang dicuri itu bukan hanya milik Pertamina, melainkan juga perusahaan minyak lain.
"Selama ini tidak tercapainya target lifting minyak mungkin tidak terasa karena harga minyak terus naik, sehingga target penerimaan negara secara nominal tetap tercapai, namun sesungguhnya itu tidak optimal karena ada kebocoran," kata Ecky kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 17/10).
Menurut Ecky, dengan dividen Pertamina yang disetor ke negara sebesar Rp 7,2 triliun maka nilai penjarahan minyak itu cukup fantastis karena bisa mencapai 4 sampai 5 persen dari nilai dividen.
"Sekali lagi pemerintah harus menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ini karena menimbulkan kerugian negara yang sangat besar," demikian Ecky. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA