MBC. Pemerintah seakan-akan tidak mau mendengarkan aspirasi publik terkait Blok Mahakam. Publik meminta kepada pemerintah agar pengelolaan Blok Mahakam diurus oleh negara langsung, melalui Pertamina, dan digunakan untuk kepentingan rakyat.
Namun, sebagaimana terlihat jelas dari pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik, pemerintah memberi sinyal akan terus memperpanjang kontrak kerjasama dengan perusahaan asing. Artinya, Blok Mahakam akan tetap dikelola oleh perusahaan Total milik Perancis dan perusahaan Inpex milik Jepang.
Untuk terus mengingatkan pemerintahan SBY agar mengelola Migas bersandar pada Konstitusi, maka sekitar 500 tokoh akan mendatangi Istana Presiden SBY di Jalan Medan Merdeka Utara, siang ini (Rabu, 17/10). Sekitar 500 tokoh ini berasal dari berbagai latarbelakang seperti akademisi, aktivis pro demokrasi dan LSM yang konsen pada isu nasionalisasi aset, dan tergabung dalam kelompok Petisi Blok Mahakam.
Di antara tokoh ini adalah Chandra Tirta Wijaya, Marwan Batubara, Sri-Edi Swasono, Kwik Kian Gie, Kurtubi, Hatta Taliwang, Suripto, Hendri Saparini, Mochtar Pabottingi, Anis Baswedan, Iman Sugema, Revrisond Baswir, dan lain-lain.
Sejak awal Petisi Blok Mahakam mendesak pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional sesuai dengan amanat UU 1945 yan harus dipertahankan. Karena itu emerintah harus segera memutuskan status kontrak bBok Mahakam melalui penerbitan PP atau Kepmen secara terbuka paling lambat 31 Desember 2012.
Selain itu, pemerintah juga harus menunjuk dan mendukung penuh Pertamina sebagai operator blok Mahakam sejak April 2017. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA