Lembaga penegak hukum berada di bawah kendali presiden. Namun sayangnya, saat ini tidak ada lembaga hukum yang berada di bawah garis instruksi presiden yang bisa dipercaya lagi.Menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, situasi seperti itu jangan menyalahkan lembaganya saja seperti yang saat ini terjadi, di mana yang diobok-obok adalah KPK dan Polri. Padahal harusnya, yang disalahkan adalah atasannya, yakni presiden.
"Kalau di sistem khilafah, kalau bawahannya salah, atasannya atau pimpinannya pasti salah. Ini sistem yang ada sudah salah, ada SBY memang yang tidak bisa mengatasinya," kata Adhie dalam diskusi bertajuk "Mimpi Membrantas Korupsi" yang diadakan Hizbut Tahrir Indonesia di Wisma Antara, Jakarta, Sabtu (13/10).
Kenyataan, katanya, tidak ada harapan lagi dalam membrantas korupsi diperkuat dengan melemahnya semua lembaga negara mulai dari yudikatif, eksekutif dan legislatif. Sementara, DPR yang banyak anggotanya terseret kasus korupsi juga ujung-ujungnya bermuara di Istana. Karena DPRsaat ini didominasi oleh anak buah SBY, Hatta Radjasa, Muhaimin, Suryadharma yang merupakan anggota kabinet dan jajaran Istana. Belum lagi tercatat, empat menteri yang anak buahnya mendominsi parlemen sedang tersandung kasus.
"Yang disalahkan ya pemimpinnya, yang ada di istana. Jadi memberantas korupsi ya ganti rezim, harus dari presidennya. Khilafah artinya kepemimpinan dengan keteladanan, atasnya saja rapuh ya ke bawah juga rapuh," ujar Adhie.
Kasus Century yang ditutup-tutupi Istana, menurut Adhie, jelas membuat bawahan istana semakin lega untuk berbuat korup. Mulai dari tingkat menteri, gubernur, sampai penegak hukumnya.[dem]
"Intinya kalau atasnya bersih, bisa beri teladan, bawahnya pasti bersih," demikian Adhie. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA