MBC. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman meminta pengelola Blok Mahakam diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal PT Pertamina.
"Maksimalkan dan kita yang mengelola. Sudah waktunya Blok Mahakam itu dikuasai dan ditangani putra-putri Indonesia," ujar Irman di kompleks Parlemen, DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10).
Saat ini operator Blok Mahamam adalah Total E&P Indonesie. Dan masa kontrak dengan perusahaan asal Perancis itu akan habis pada 2017 mendatang.
Irman menegaskan, tidak ada alasan Pertamina tidak siap jadi operator blok Migas yang terdapat di Kalimantan Timur itu. "Kalau Pertamina tidak siap, kita buat siap. Kalau nggak sanggup, kita buat BUMN baru. Kalau nggak mampu lagi, DPD yang mengelola," tegas senator asal Sumatera Barat ini.
Tapi dia yakin, Pertamina sudah siap mengelola Blok Mahakam tersebut seperti juga menjadi operator Blok Madura. Sikap mendahulukan perusahaan negara ini bukan berarti melarang asing ikut campur.
"Sudah saatnya kita percaya diri. Asing boleh, tapi konteknya teknologi saja. Uang bisa dicari untuk mengelolanya. Sudah sampai disini sajalah kontraknya," ungkapnya.
Menurut Irman, langkah ini adalah salah satu untuk memajukan daerah. "Kita awasi dari hal yang mencurigakan," pungkasnya.
Sebagaimana diketahuai, sesuai UU Migas 22/2001, jika kontrak Migas berakhir, pengelolaannya diserahkan kepada BUMN. Hal ini juga sesuai amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional. Pertamina pun telah menyatakan keinginan dan kesanggupan mengelola Blok Mahakam berkali-kali sejak 2008 hingga sekarang.
Namun, menyimak pernyataan sejumlah pejabat pemerintah, besar kemungkinan Pertamina akan digagalkan. Kepala BP Migas R. Priyono dan Wamen ESDM Profesor Rudi Rubiandini sebelumnya tampaknya memilih mendukung Total tetap menjadi operator Blok Mahakam. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA