MBC. Pemerintahan SBY sepertinya akan tetap memperpanjang Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam dengan perusahaan asal Prancis, Total E&P. Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala BP Migas R Priyono maupun Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini yang meminta agar Pertamina tidak perlu bernafsu menjadi operator blok Mahakam.
Melihat gelagat ini, Direktur Eksekutif Institute Resourcess Studies (Iress), Marwan Bautbara, mengingatkan pemerintah untuk tidak menganaktirikan anak kandung sendiri, dalam hal ini Pertamina. Marwan pun melihat ada gelagat operasi senyap agar KKS Blok Mahakam dengan Total E&P terus berlanjut.
"Karena itu kita buka kepada masyarakat agar tidak ada perampokan uang rakyat. saya lihat ada upaya perpanjangan, tapi tidak terbuka," kata Marwan di sela-sela diskusi Blok Mahakam untuk Rakyat di ruangan GBHN Nusantara V DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 10/10).
Marwan juga merasa yakin Pertamina mampu mengelola Blok Mahakam. Dan ini sudah terbukti, Pertamina mampu mengelola beberapa blok seperti Blok Madura.
"Kalaupun tidak (mampu) kita dukung. Pertanyaannya ada gak kemauan pemerintah. Semoga kasus Blok Cepu di tahun 2006 tidak terulang di Blok Mahakam di tahun 2017," tegas Marwan.
Sebagaimana diketahui, Total E&P telah mengajukan perpanjangan pengelolaan Blok Mahakam yang akan berakhir tahun 2017. Total telah mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 1967 untuk 30 tahun. Ketika kontrak pertama berakhir pada 1997, perusahaan asal Prancis itu mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2017. Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) juga mengharapkan agar pengelolaan Blok Mahakam selanjutnya dapat diserahkan kepada BUMN tersebut. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA