MBC. Unjuk rasa besar-besaran para buruh kemarin mencerminkan buruknya kinerja pemerintah menyelesaikan persoalan pekerja.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati di gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta (Kamis, 4/10).
Okky menilai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar lebih banyak berjanji ketimbang beraksi menghapus dan mengurangi sistem kerja outsourcing, yang menjadi salah satu tuntutan pedemo.
"Pemerintah lamban menyikapi permintaan buruh untuk penghapusan outsourcing, menolak upah murah dan iuran BPJS. Hanya retorika belaka," terang dia.
Tuntutan buruh agar sistem kerja outsorching dihapus bisa dipahami. Outsorching dirasa tidak adil dan tidak memberikan jaminan penghasilan serta karir kepada buruh. Apalagi, kata Okky, Kemenakertrans tidak meyediakan tenaga memadai untuk mengawasi mekanisme outsorcing di berbagai perusahaan.
"Padahal di Kemenakertrans ada Direktorat Pembina Pengawas Ketenagakerjaan yang seharusnya dapat berkomunikasi dengan serikat buruh. Sehingga, demo buruh bisa dihindari," paparnya.
Menurut Okky, demo yang dilakukan buruh juga tak lepas dari kegagalan pemerintah menginformasikan UU BPJS yang sudah disahkan. Akibatnya buruh tidak mendapatkan info akurat terkait sistem jaminan sosial yg akan dilaksankan oleh BPJS.
"Jika pemerintah tidak pernah serius mengindahkan tuntutan buruh, bukan tak mungkin ekonomi Indonesia bakal terganggu. Pasalnya demo buruh yang dilakukan secara besar-besaran bisa membuat para investor berpikir ulang berinvestasi di Indonesia," terang dia.
"Harus dicari solusi terbaik yang menguntungkan pengusaha dan buruh," pungkasnya. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA