Alokasi anggaran pelantikan Gubernur DKI Jakarta terpilih sebesar Rp 822.445.000 terlalu mewah. Sekretaris DPRD DKI Jakarta (Sekwan) dinilai cuma menghambur-hamburkan uang rakyat.Hal ini ditegaskan Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi. Apalagi, dana sebesar itu hanya sebuah acara pelantikan yang berbentuk kegiatan atau acara seremonial.
“Seharusnya bisa lebih kecil dari jumlah yang hampir mencapai satu miliar rupiah itu,” katanya.
Menurut Uchok, ada baiknya jumlah tersebut dikurangi sebesar 50 persen hingga mencapai angka Rp 400 juta. “Ini agar upacara pelantikan tidak boros anggaran. Bikinlah kegiatan upacara pelantikan jadi sederhana dan hikmah buat publik. Toh Jokowi dipilih rakyat,” tegasnya.
Politik menghambur-hamburkan uang yang dilakukan Sekretariat DPRD DKI Jakarta, dia nilai bertolak belakang dengan upaya penyelesaian masalah di Jakarta. Untuk itu, Uchok menyerukan agar anggota dewan dan Sekretaris DPRD DKI Jakarta menghapus alokasi belanja yang tidak perlu. “Para pejabat penyelenggara pemerintah harus mencontohkan kesederhanaan,” tuturnya.
Atas besarnya anggaran yang akan dikeluarkan, Uchok berharap, calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama pun bisa bersikap bijak. “Jokowi dan Ahok harus menekan anggaran pelantikan demi penghematan,” pinta Uchok.
Selain anggaran pelantikan, Fitra juga menyikapi anggaran pengadaan mebel untuk ruang sidang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,7 miliar. Ada juga pengadaan mebel gedung DPRD DKI Jakarta dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25,8 miliar.
“Jadi, total untuk belanja mebel pada 2012 ini sebesar Rp 29,5 miliar,” ujarnya.
Menurut Uchok, akan selesainya pesta demokrasi di Jakarta, yang paling beruntung adalah orang-orang DPRD DKI Jakarta.
“Selain dana pelantikan, mereka juga akan menghambur-hamburkan uang pajak rakyat Jakarta dengan belanja mebel sebesar Rp 29,5 miliar,” cetusnya.
Selain dana pelantikan dan mebel sebesar Rp 29,5 miliar, kata Uchok, anggota DPRD DKI juga akan belanja komputer dan kelengkapannya seharga Rp 3,4 miliar.
“Alokasi anggaran belanja komputer ini sangat mahal. Siapapun yang miliki komputer ini tidak tahu diri, dan tidak tahu malu pada diri sendiri maupun kepada konstituennya,” tuturnya.
Di saat masyarakat sedang berjuang memilih pemimpin baru Jakarta, sindir Uchok, ternyata orang-orang yang berkantor di Kebon Sirih (DPRD) malah mengambil kesempatan dengan menggerus uang rakyat seperti belanja mebel dan belanja komputer.
Namun, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah membantah, pembiayaan mebel gedung baru DPRD DKI Jakarta mencapai Rp 29,5 miliar, melainkan “hanya” sekitar Rp 25 miliar.
“Pengadaan meja dan kursi untuk ruang sidang, memang benar menelan biaya sekitar Rp 3,7 miliar,” kata Ida.
Selain itu, dia juga mengatakan, anggaran pelantikan Gubernur DKI Jakarta pada 7 Oktober nanti, tidak menelan sebesar Rp 822 juta. “Tidak, tidak sebesar itu. Yang pasti di bawah 822 juta rupiah,” tutupnya. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA