Menjadi satu-satunya negara komunis murni di dunia pasca runtuhnya Uni Soviet membuat Korea Utara menjadi negara yang sangat tertutup. Perubahan menjadi demokratis hampir mustahil terjadi di negara ini.
Namun pasca estafet kepemimpinan berpindah dari Kim Jong Il ke anak laki-lakinya Kim Jong Un, perubahan mulai banyak dilakukan di berbagai sektor, terutama kesejahteraan warganya. Baru-baru ini, parlemen Korut dinyatakan akan melakukan rapat bersama dengan pemerintah untuk mendiskusikan tentang peningkatan kesejahteraan warga Korut melalui reformasi ekonomi.
Pertemuan yang akan dilangsungkan besok ini (26/9) rencananya akan membicarakan tentang perkembangan ekonomi Korut yang sangat lambat disebabkan oleh kebijakan ekonomi makro yang dinilai keliru, isolasi dari dunia luar dan sanksi internasional yang dijatuhkan ke negara ini terkait program nuklirnya.
"Reformasi memang selalu beresiko di negara yang tertutup seperti negaranya Kim Jong Un. Namun pemimpin muda itu tampaknya cukup pede dengan sistem ekonominya. Dia merasa kepemimpinannya cukup stabil untuk menerima sistem baru," komentar Yang Moo-Jin, seorang pengamat isu hubungan Korut-Koresel dalam keterangannya kepada afp.com.
"Masih belum terlalu jelas kondisinya seperti apa, namun nampaknya Korut akan memberikan otonomi yang lebih besar untuk pabrik-pabrik dan perusahaan yang ada disana untuk mengatur sendiri kebijakan ekonominya," tambahnya.
Salah satu kebijakan ekonomi yang bocor ke sebuah media di Seoul menyebutkan bahwa Korut akan membolehkan petaninya untuk memiliki 30% dari hasil panen untuk dikonsumsi sendiri atau dijual lagi sedangkan sisanya tetap distorkan ke pemerintah.
Para ahli pemerhati Korut dan beberapa media di Korsel juga memberikan sarannya kepada parlemen untuk menerima usulan reformasi ekonomi yang diajukan oleh Kim Jong Un meskipun dilakukan secara bertahap. Usulan ini meliputi adanya intensif untuk para buruh dan petani untuk meningkatkan produktifitas.
Memang sejak pertama kali mengambil alih pemerintahan, Kim Jong Un telah beberapa kali memberikan pernyataan didepan publik terkait peningkatan standar hidup warganya.[rmol/hta]
KOMENTAR ANDA