MBC. Anggaran pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang mencapai Rp 822 juta sudah dipersiapkan oleh DPRD DKI Jakarta, jauh-jauh hari sebelum nama Joko Widodo muncul dan menjadi calon gubernur.
Menurut Ketua DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DKI Jakarta, Faisal Rachman Balfas, anggaran pelantikan itu sebenarnya disiapkan dan direncanakan untuk melantik Fauzi Bowo lagi. Sebab jauh sebelum Pilkada Jakarta digelar, ketika Partai Demokrat ramai mewacanakan untuk mengusung Nachrowi Ramli sebagai calon gubernur, Fauzi Bowo pun sudah mendeklarasikan akan maju lagi sebagai calon gubernur 2012.
Namun setelah Pilkada Jakarta digelar, nama Fauzi Bowo harus tergeser oleh Joko Widodo. Sehingga Joko Widodo lah yang kemudian akan dilantik dengan biaya pelantikan, yang sama sekali tidak ia ketahui.
"Repdem menilai ini upaya pembusukan terhadap Jokowi yang sampai saat ini belum dilantik, dan kami yakin Jokowi-Ahok tak akan melakukan hal itu sebagaimana komitmenya sejak mencalonkan diri," kata Faisal kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 25/9).
Faisal merasa perlu menegaskan hal ini karena ia melihat pernyataan Wakil Sekjen DPP Demokrat Ramadhan Pohan di salah satu televisi swasta tadi pagi yang mengatakan bahwa dana Rp 822 itu terlalu besar, sehingga terlihat Ramadhan ingin mencitrakan sangat peduli pada rakyat. Padahal sebenarnya dana sebesar itu merupakan produk kebijakan partai mayoritas di DPRD DKI Jakarta, yang tidak lain adalah Partai Demokrat.
"Karena itu, Repdem Jakarta menyerukan kepada seluruh pendukung dan masyarakat Jakarta agar mendukung program-program Jokowi-Ahok yang pro rakyat. Mari kita kawal bersama," tegas Faisal.
Anggaran pelantikan sebesar Rp 822 juta itu mencuat setelah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapnya ke publik. Pro kontra pun bermunculan. Sementara pihak menilai bahwa Jokowi harus menolak dana sebesar itu sebagai awal kerja yang pro-rakyat. Sebagian yang lain menilai bahwa Jokowi tidak akan bisa berbuat apa-apa karena dana itu sudah disiapkan DPRD, sementara ia belum bisa mengambil kebijakan apa-apa karena baru akan dilantik [ysa]
KOMENTAR ANDA