MBC. Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar serentak dapat meningkatkan akuntabilitas presiden lima tahun mendatang.
Dalam hal ini, Presiden mempertanggungjawabkan programnya pada DPR untuk mengawasinya. Sehingga DPR memiliki legitimasi, baik legal maupun moral, untuk menilai dan menyampaikan penilaian itu kepada masyarakat.
"Ini bisa menjadi basis masyarakat menilai, layakkah seorang presiden dipilih kembali," ujar Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy, dalam keterangan tertulis beberapa saat lalu (Selasa, 25/9).
Selain itu, dengan pilpres dan pileg serentak, kata Romahurmuz,y masyarakat dapat mengevaluasi secara langsung capres dan partainya sekaligus. Dengan demikian, pemilihlah yang menentukan kemantapan sistem presidensiil dan fungsi checks and balance, apakah presiden dan partai mayoritas di DPR akan dipilih dari partai yang sama, atau berbeda.
"Dengan demikian jalannya pemerintahan, secara partisan telah ditarik garis tegas untuk lima tahun ke depan,"jelas dia.
Romy begitu biasa ia disapa juga mengatakan hal ini menjadi pertaruhan bagi partai kalau dilakukan serentak. Sebab, Partai tidak akan main-main dan hanya sekedar ikut-ikutan mengusung capres atas dasar politik transaksional.
"Karena kalau transaksional yang dikedepankan, dia meresikokan elektabilitas partainya sendiri yang digelar serentak," imbuh dia.
Adapun yang perlu dilakukan, lanjut Romy adalah dengan mengamandemenkan UU pilpres. Maksudnya bahwa presiden hanya bisa dicalonkan oleh parpol peserta pemilu lima tahun sebelumnya.
"Dengan demikian ini sekaligus insentif kepada parpol-parpol yang pernah eksis pada pemilu 2009," demikian Romy. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA