Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling besar mengalami over kuota BBM bersubsidi. Angkanya mencapai 37,4 persen untuk premium dan solar 12 persen.wilayah Jakarta Pusat, mengalami over kuota paling besar mencapai 52,7 persen untuk premium. Kuota APBN-P 2012 Jakarta Pusat hingga 31 Agustus 2012 sebesar 102.103 kiloliter (KL), namun realisasi per 31 Agustus sudah mencapai 156.333 KL.
Peringkat kedua ditempati Jakarta Utara yang telah over kuota sebanyak 47,5 persen dari kuota hingga 31 Agustus 2012 sebesar 146.778 KL, namun realisasinya mencapai 216.481 KL.
Peringkat ketiga, Jakarta Timur dengan kuota 273.975 KL namun realisasi per 31 Agustus 2012 mencapai 391.474 KL. Lalu di peringkat keempat, Jakarta Barat dari kuota per 31 Agustus 2012 sebesar 207.103 KL namun realisasinya 283.767 KL.
Di posisi kelima terdapat kodya Jakarta Selatan sebesar 23,3 persen dari kuota per 31 Agustus 2012 sebesar 302.476 KL namun realisasinya melonjak menjadi 156.333 KL. Di peringkat terakhir Kepulauan Seribu yang kuotanya mencapai 2.486 KL.
Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto menjelaskan, tingginya over kuota BBM subsidi di DKI Jakarta disebabkan banyaknya mobil-mobil luar Jakarta yang membeli BBM bersubsidi di Jakarta pada siang hari.
“Jakarta Pusat itu pusatnya mobil-mobil mewah yang masuk dari luar DKI Jakarta menuju DKI Jakarta. Makanya, premium paling mengalami over kuota di wilayah Jakarta Pusat,” kata Djoko.
Walaupun over kuota, kata Djoko, keberadaan premium dan solar akan terus dipertahankan, mengingat Jakarta adalah ibukota Indonesia. “Kalau sampai habis, bisa terjadi gejolak sosial,” katanya.
Menurutnya, kuota premium di ibukota masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 80 hari ke depan, meski secara teknis jatah BBM subsidi untuk Jakarta telah habis per Sabtu (15/9).
Tak hanya Jakarta, jatah premium di empat provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Jawa Barat, juga diperkirakan akan habis dalam waktu dekat. Demi mengantisipasi habisnya jatah BBM subsidi di Ibukota, pemerintah telah mengkonversi 450 ribu KL minyak tanah menjadi premium.
“Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk konsumsi selama 80 hari, sembari menunggu persetujuan penambahan 4 juta kiloliter yang diajukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, kepada DPR,” tegas Djoko.
Kabar terbaru, DPR Senin (17/9), akhirnya menyetujui pengajuan pemerintah soal penambahan kuota 4 juta KL premium.
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengaku adanya keterlambatan pasokan BBM jenis premium belakangan ini. Keterlambatan pasokan premium ke SPBU sejak 1 September lalu.
“Agak lambat, belakangan ini sudah telat sehari dua hari, stok kita minim,” kata seorang pengawas SPBU 3412512, Ragunan, Jakarta Selatan, Dede.
Akibat keterlambatan itu, SPBU-nya sempat mengalami kehabisan stok premium selama setengah hari kemarin.
Sebelumnya, pemerintah menyebut masyarakat Jakarta harus siap menerima kenyataan untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, jika pengajuan tambahan kuota BBM bersubsidi tidak disetujui DPR.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan, masyarakat kota besar seperti Jakarta harus siap mengkonsumsi BBM non subsidi, jika tambahan kuota BBM bersubsidi belum juga disetujui oleh DPR.
Pemerintah, tambahnya, juga mengaku belum memiliki rencana lain jika pengajuan tambahan kuota BBM bersubdisi sebesar 4 juta KL tidak disetujui oleh DPR. Untung DPR akhirnya mengabulkan permintaan itu.
Premium Wilayah DKI Tetap Aman
PT Pertamina (Persero) tetap menyalurkan premium untuk wilayah DKI Jakarta, sambil menunggu keputusan penambahan kuota secara nasional yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR.
Hingga Sabtu (15/9), kuota BBM subsidi jenis premium untuk Jakarta telah terserap sebesar 97,5 persen. Dengan permintaan rata-rata sekitar 6.000 kiloliter (KL) per hari, kuota BBM yang tersedia masih cukup untuk sekitar tujuh hari ke depan.
Berdasarkan hasil koordinasi antara Pertamina bersama Ditjen Migas dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), telah diputuskan, jika kuota premium subsidi habis, Pertamina tetap diamanatkan untuk tetap menyalurkan premium secara normal dengan cara pengalihan sebagian sisa kuota kerosene (minyak tanah), sambil menunggu keputusan tambahan kuota yang akan segera dibahas oleh pemerintah bersama DPR.
Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menegaskan, meski kuota BBM PSO (public service obligation) makin menipis, stok BBM secara nasional masih dipertahankan di level aman, yaitu sekitar 17 hari untuk premium dan 21 hari untuk solar.
“Ketahanan stok tersebut merupakan kontribusi Pertamina sebagai perusahaan negara dalam mengamankan ketahanan energi nasional,” ujar Ali.
Pertamina, katanya, berpedoman pada Perpres No.15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dalam pendistribusian BBM PSO.
Mengacu pada peraturan tersebut, lanjutnya, Pertamina telah melakukan berbagai upaya memastikan BBM PSO terdistribusi dengan tepat. Seperti penerapan point of sales di Kalimantan, penggunaan GPS Tracking System pada mobil tangki BBM, serta penerapan automation system pada Terminal BBM Pertamina.
Berkaitan dengan hal ini, perkiraan habisnya kuota BBM pada akhir September ini ter–nyata tidak terlalu mempe–ngaruhi stok cadangan bensin di Jakarta. Pengawas lapangan SPBU Pramuka Raya, Agus Triogo mengatakan, diperkira–kan hingga akhir bulan ini stok premium di SPBU tem–patnya bekerja, masih aman.
“Alhamdulillah sejak awal pom berdiri, stok selalu aman. Stok masih lancar,” tuturnya.
Hal serupa juga dialami SPBU di Jalan Ahmad Yani Jakarta Timur. Pengawas lapangan SPBU Solehan mengaku tidak bisa memastikan, apakah hingga akhir bulan stok premium aman. Namun, selama ini SPBU tempat Solehan bekerja, belum pernah mengalami ken–dala pasokan. “Kami di sini order setiap dua hari sekali,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]
KOMENTAR ANDA